KetikPos.com - Adanya isu yang beredar minyak dunia akan menjadi langka yang dampaknya akan terjadi di bidang transportasi termasuk angkutan laut.
Memang keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi adalah isu yang memengaruhi banyak negara, terutama di wilayah dengan populasi yang terpencar atau akses transportasi yang terbatas, termasuk di Indonesia sehingga perlu diantisipasi.
Kapal sebagai moda transportasi yang cukup vital bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, tentunya memerlukan BBM sebagai media pembakar untuk mesin penggerak yang mutlak harus tersedia guna memenuhi kebutuhan energi kapal dalam kegiatannya sebagai moda angkutan.
Dengan adanya isu tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama stakeholder terkait telah menggelar Rapat Koordinasi Bahan Bakar Minyak 2023.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan di tengah keterbatasan ini pihaknya akan melibatkan beberapa pendekatan.
"Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam mengelola keterbatasan kuota BBM bersubsidi adalah mengurangi tekanan pada kuota BBM bersubsidi dengan mengganti atau melengkapi sumber energi," ungkap Capt. Antoni dalam keterangan yang diperoleh pada Jumat (3/11/2023).
Menurut dia, pemakaian bahan bakar pada kapal merupakan salah satu komponen operasional yang perlu untuk diperhitungkan dengan baik agar kegiatan operasional kapal dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, serta tidak terjadi pemborosan biaya operasional.
"Apalagi melihat pentingnya peran kapal dalam distribusi angkutan logistik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti industri pertambangan, industri pengelolaan maupun kegiatan ekonomi lainnya," tutur Capt. Antoni.
Lebih lanjut ia mengatakan, peningkatan pelayanan di tengah keterbatasan kuota BBM subsidi, adalah tantangan yang cukup kompleks. "Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kerja sama yang kuat, dan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang lebih baik, kita optimis dapat merajut keterpaduan konektivitas wilayah," ucapnya.
Sebagai informasi, dalam kegiatan Rakor BBM Subsidi juga dilakukan soft launching sistem informasi usulan Bahan Bakar Minyak oleh PLT Dirjen Perhubungan Laut dan pemaparan serta simulasi aplikasi dari TIM Ditjen Hubla yang disaksikan oleh stakeholder/operator terkait.
Dengan aplikasi digital ini maka pengajuan BBM subsisi ke BPH Migas akan lebih mempermudah dan membantu kelancaran stakeholder terkait, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kebutuhan BBM subsidi sektor transportasi laut.(***)