KetikPos.com-- Menyikapi perkembangan politik yang dinilai menyimpang, Rektor Universitas IBa Palembang Dr Tarech Rasyid, MSi membacakan petisi.
Petisi ini merupakan refleksi dari keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi politik dan sosial Indonesia saat ini.
Universitas IBA menggarisbawahi bahwa kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi memerlukan landasan yang kokoh berdasarkan pada etika, moralitas, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Namun, mereka mengamati bahwa situasi saat ini di Indonesia mencerminkan pengabaian terhadap nilai-nilai tersebut, yang mengancam fondasi negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.
Petisi tersebut menyuarakan keprihatinan terhadap beberapa isu krusial:
1. **Pelanggaran Etika dan Konstitusi**: Universitas IBA menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang diduga manipulatif dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU, yang semuanya mengancam integritas demokrasi.
Yang melahirkan 'anak haram' kalau di Palembang disebut "anak kampang" Konstitusi yang meloloskan putra mahkota Jokowi ke Cawapres.
2. **Politisasi Bantuan Sosial**:
Praktik politisasi Bantuan Sosial untuk kepentingan politik elektoral serta penggunaan sumber daya aparatur negara yang melanggar hukum dan konstitusi menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran dalam membangun negara hukum yang demokratis.
3. **Sikap Presiden dan Pemerintah**:
Kritik terhadap sikap Presiden yang dianggap mendukung politisasi serta kurangnya respons terhadap isu-isu demokrasi yang mencemaskan.
4. **Netralitas dan Transparansi dalam Pemilu**: Menuntut agar lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, BAWASLU, dan DKPP, serta aparat negara untuk bersikap netral, profesional, dan transparan dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.
5. **Perlindungan terhadap Akademisi dan Rektor**:
Menuntut perlindungan terhadap para akademisi dan rektor yang menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi demokrasi serta penindakan terhadap pihak-pihak yang mengintervensi dan mengintimidasi mereka.
Petisi ini menegaskan komitmen Universitas IBA dalam membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.