KetikPos.com - Pemerintah dan pemangku kepentingan merencanakan pengaturan bersama terkait kerja sama perusahaan pers dan platform digital untuk mendukung keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden mengenai Publisher Rights akan segera disahkan.
Dalam sambutannya saat Syukuran HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia, Menteri Budi Arie mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut.
Proses diskusi dan pembahasan dianggap berlangsung baik untuk mencapai kesepahaman atas perbedaan-perbedaan yang ada.
"Saya mengapresiasi konsistensi rekan-rekan sekalian dalam mengawal proses yang sangat panjang ini. Kami telah mendiskusikan hal ini, dan pemerintah sepakat bahwa regulasi ini perlu disahkan sesegera mungkin," jelasnya.
Menkominfo menegaskan bahwa dukungan semua pihak diperlukan untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.
Rancangan Peraturan tersebut diharapkan menjadi payung hukum bersama untuk kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital.
"Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya," tandasnya.
Menteri Budi Arie menyatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi agar setelah pengesahan regulasi, semua pihak dapat menjalankannya dengan optimal.
"Kita sudah cukup optimis dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi ini betul-betul bisa berjalan," tegasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Ilham Bintang, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat Timbo P. Siahaan.(***)