KetikPos com - Insiden peretasan yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 beberapa waktu lalu telah mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Pabrik PT Hyundai LG Indonesia, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/7/2024), Presiden menegaskan pentingnya mencadangkan semua data nasional guna mengantisipasi insiden serupa di masa mendatang.
"Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," ujar Presiden, dikutip dari BPMI Setpres.
Rapat Darurat dan Langkah Penanganan
Menindaklanjuti insiden ini, Presiden Jokowi sebelumnya telah memimpin rapat darurat bersama jajarannya pada Jumat, 28 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, berbagai langkah penanganan diusulkan, termasuk penguatan sistem keamanan dan pencadangan data nasional.
Pada Senin, 1 Juli 2024, rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengesahkan kewajiban mencadangkan data sebagai tindakan mandatori bagi setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "Ini mandatori, tidak opsional lagi.
Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada back up yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service," jelas Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam.
Pengaturan Data Berlapis
Pemerintah akan segera menyusun pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya berdasarkan tingkat klasifikasi data, mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.
"Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," tambah Hadi.
Upaya Penguatan Keamanan Siber
Insiden peretasan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional. Presiden Jokowi menekankan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Ini langkah penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan," ujar Presiden.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap data nasional dengan menerapkan teknologi terkini dan prosedur keamanan yang ketat. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan jaminan keamanan dan kestabilan bagi layanan publik serta mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.