KetikPos.com -- Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014 hingga 2024 menjadi babak penting dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Selama sepuluh tahun tersebut, berbagai perubahan signifikan terjadi di berbagai sektor, namun juga diwarnai dengan tantangan yang kompleks.

Untuk menilai apakah pemerintahan Jokowi berhasil atau gagal, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengadopsi pendekatan berbasis data dengan menganalisis enam indeks internasional dan satu indikator dunia yang kredibel.

Evaluasi ini berfokus pada aspek ekonomi, politik, hukum, dan sosial, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif.

Metodologi Penilaian

LSI Denny JA menerapkan empat prinsip dasar dalam penilaian ini:

1. Riset dan Data: Penilaian harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Komprehensif: Evaluasi tidak hanya meliputi satu aspek, tetapi mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial.
3. Perbandingan Tahun: Penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja tahun pertama Jokowi (2014) dengan tahun terakhir (2024).
4. Sumber Data Terpercaya: Data yang digunakan berasal dari lembaga internasional yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti World Bank, Heritage Foundation, Transparency International, dan lembaga PBB.

Hasil Evaluasi: Rapor Kinerja Jokowi

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah hasil penilaian dari tujuh indeks:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) - World Bank

   • Deskripsi: Mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun.
   • 2014: PDB Indonesia sebesar US$ 890,81 miliar (peringkat 18 dunia).
   • 2023: PDB meningkat menjadi US$ 1,37 triliun (peringkat 16 dunia).
   • Performa: Pertumbuhan signifikan dalam nilai dan peringkat menunjukkan stabilitas ekonomi dan produktivitas yang meningkat di berbagai sektor.
   • Rapor: Biru (menaik)

2. Indeks Kebebasan Ekonomi - The Heritage Foundation

   • Deskripsi: Menilai kebebasan ekonomi berdasarkan aspek hukum, ukuran pemerintah, efisiensi regulasi, dan pasar terbuka.
   • 2014: Skor kebebasan ekonomi 58,5 (peringkat 100).
   • 2024: Skor meningkat menjadi 63,5 (peringkat 53).
   • Performa: Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi semakin membuka pasar dan investasi di Indonesia.
   • Rapor: Biru (menaik)

3. Social Progress Index - Social Progress Imperative

   • Deskripsi: Mengukur kesejahteraan sosial di luar indikator ekonomi, termasuk akses pada kebutuhan dasar, kesejahteraan, dan peluang untuk kemajuan sosial.
   • 2014: Skor 61,65 (peringkat 92).
   • 2023: Skor meningkat menjadi 67,22 (peringkat 80).
   • Performa: Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja, serta penurunan kemiskinan.
   • Rapor: Biru (menaik)

4. Indeks Demokrasi - Economist Intelligence Unit

   • Deskripsi: Mengukur kualitas demokrasi dalam lima dimensi: proses pemilu, kebebasan sipil, pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik.
   • 2014: Skor 6,95 (peringkat 49).
   • 2023: Skor menurun menjadi 6,53 (peringkat 56).
   • Performa: Penurunan skor ini menunjukkan tantangan dalam kebebasan sipil dan partisipasi politik, menandakan adanya kemunduran dalam kualitas demokrasi.
   • Rapor: Merah (menurun)

5. Indeks Persepsi Korupsi - Transparency International

   • Deskripsi: Mengukur persepsi masyarakat dan pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik.
   • 2014: Skor 34 (peringkat 107).
   • 2023: Skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115.
   • Performa: Meskipun tidak ada perubahan skor, penurunan peringkat menunjukkan bahwa persepsi korupsi masih tinggi, dan upaya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan.
   • Rapor: Netral

6. Indeks Kebebasan Pers - Reporters Without Borders

   • Deskripsi: Mengukur kebebasan pers, akses informasi, dan perlindungan bagi jurnalis.
   • 2014: Skor 61,85 (peringkat 132).
   • 2024: Skor menurun menjadi 51,15, namun peringkat naik ke 111.
   • Performa: Penurunan skor menunjukkan tantangan dalam kebebasan pers, meskipun peringkat yang naik menunjukkan adanya perbaikan relatif dalam konteks internasional.
   • Rapor: Netral

7. Indeks Kebahagiaan - SDSN dan Gallup Poll

   • Deskripsi: Mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan penduduk berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi, seperti harapan hidup, dukungan sosial, kebebasan, dan tingkat pendapatan.
   • 2013: Skor 5348 (peringkat 76).
   • 2024: Skor meningkat menjadi 5568, tetapi peringkat turun ke 80.
   • Performa: Meskipun ada peningkatan skor, penurunan peringkat menunjukkan bahwa negara lain bergerak lebih cepat dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
   • Rapor: Netral

Apakah Jokowi Berhasil atau Gagal?

Berdasarkan evaluasi dari tujuh indeks tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa Jokowi mengalami tiga rapor biru (berhasil), satu rapor merah (gagal), dan tiga netral. Ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam aspek demokrasi dan korupsi.

• Kelebihan: Pertumbuhan PDB, peningkatan kebebasan ekonomi, dan kemajuan dalam kesejahteraan sosial menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
• Kekurangan: Penurunan dalam Indeks Demokrasi dan stagnasi pada Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam aspek-aspek tersebut.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Kemajuan ekonomi yang dicapai selama masa pemerintahan Jokowi tidak selalu sejalan dengan peningkatan dalam aspek kebebasan politik dan demokrasi.