Ketikpos.com, Jakarta – Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dan jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI), anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka (PDIP), menyampaikan peringatan serius terkait prospek keuangan perusahaan pada tahun mendatang. Ia menyoroti kerugian investasi di proyek kereta api cepat "Whoosh", yang menurutnya berpotensi memicu krisis finansial bagi KAI pada 2026 jika tidak segera ditangani dengan baik. Pernyataan tersebut ia ungkapkan secara lugas, bahkan dengan guyon ringan:
“Ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI jika ini tidak terselesaikan,” ujarnya. “Betul kan, Pak? Ya, terus terang saja begitu, Pak. Jangan pucat,” ucap Rieke kepada Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin.
Menggali Risiko: Apa yang Dimaksud ‘Krisis di 2026’?
• Sumber Ancaman: Proyek kereta cepat “Whoosh”–yang sumber pendanaan maupun wawasan investasi pemerintahannya–dikabarkan merugi besar. Rieke mendesak adanya tindakan cepat, terutama mengingat potensi dampak serius terhadap likuiditas KAI jika kewajiban utang menumpuk atau sumber pendanaan tak jelas.
• Efek Domino: Keterpurukan di satu proyek strategis rentan menular ke operasional penting lain, mulai dari pemeliharaan armada hingga layanan penumpang. Bila tak direspons, dampaknya dapat terasa luas—dari menurunnya kualitas layanan hingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah-Langkah Pengamanan yang Diminta DPR
1. Evaluasi Keuangan Mendalam
DPR mendorong audit menyeluruh atas skema investasi Whoosh dan mengidentifikasi area risiko keuangan yang rawan.
2. Rencana Penyelamatan Kondusif
Termasuk restrukturisasi sumber pembiayaan, renegosiasi utang, atau bahkan langkah darurat berupa subsidi pemerintah.
3. Tanggung Jawab Transparan
Mendesak KAI memberikan laporan terbuka soal realisasi biaya, sumber pembiayaan, serta perhitungan kerugian proyek—agar publik dan pemangku kepentingan dapat memantau progres pemulihan.
Apa Selanjutnya? Sorotan dan Harapan ke Depan
• Urgensi Intervensi: Bila tak ditangani segera, risiko keuangan bisa menjadi krisis yang membebani negara luas, termasuk potensi defisit APBN lebih besar.
• Tanggung Jawab Pemerintah: Sebagai pemegang saham, pemerintah perlu mempertimbangkan intervensi—baik berbentuk suntikan modal atau skema penjaminan utang agar operasional penting KAI tidak terganggu.
• Pengawasan Publik: Transparansi informasi menjadi kunci. Masyarakat dan DPR memerlukan akses data yang bisa dievaluasi terbuka demi memantau usaha penyelamatan dan pencegahan krisis.
Rieke Diah Pitaloka dari PDIP telah menegaskan bahwa kerugian dari investasi Whoosh bukan sekadar angka, melainkan potensi krisis nyata yang menanti KAI di tahun depan jika tidak ditangani secara serius. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan dalam tindakan penyelamatan dan transparansi adalah kunci. DPR kini menanti respons konkret dari KAI dan pemerintah untuk memastikan bahwa musibah finansial yang dihindari tidak malah menjadi beban bersama di masa depan.
(as)
#KAICrisis #WhooshKeretaCepat #RiekePitaloka #DPRRI #KAI2026 #UtangKCIC #BomWaktuKeuangan #ProyekStrategis #KeretaCepatJakartaBandung #APBN