Ketikpos.com – Setiap tahun, berita tentang pejabat publik yang tertangkap dalam kasus korupsi seakan menjadi rutinitas. Nama-nama besar, mulai dari menteri, anggota DPR, kepala daerah, hingga pejabat eselon, silih berganti masuk ruang sidang Pengadilan Tipikor. Namun, di tengah gencarnya penindakan, satu pertanyaan terus menghantui publik: kenapa wajah sistem tetap sama, dan mengapa masyarakat belum merasakan perubahan nyata?
Koruptor Berganti, Sistem Tetap Sama
Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) maupun pengungkapan kasus korupsi bernilai triliunan rupiah. Dari kasus bansos, suap proyek infrastruktur, hingga manipulasi anggaran daerah, daftar tersangka terus bertambah.
Namun, fakta pahitnya: yang ditangkap hanyalah individu, sementara sistem yang memungkinkan praktik korupsi tetap berjalan. Tidak ada reformasi fundamental di bidang anggaran, tata kelola birokrasi, atau pengawasan publik yang bisa menutup celah penyelewengan. Akibatnya, meskipun satu pejabat dipenjara, akan ada pejabat baru yang mengulangi kesalahan yang sama.
Hukuman Tidak Memberi Efek Jera
Kritik publik juga tertuju pada ringannya hukuman. Banyak terpidana korupsi yang justru mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, bahkan bisa kembali menduduki jabatan publik setelah keluar penjara. Fenomena penjara sebagai hotel mewah bagi koruptor masih sering disorot.
“Masalahnya bukan hanya pada jumlah penangkapan, tetapi bagaimana korupsi terus dianggap low-risk, high-return. Risikonya kecil, tapi keuntungannya besar,” kata pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam salah satu diskusi publik.
Menurutnya, tanpa reformasi sistem hukum yang tegas—mulai dari menutup peluang remisi, memperberat hukuman, hingga menyita total aset hasil korupsi—pemberantasan korupsi hanya akan jadi formalitas.
Rakyat Tidak Merasakan Perubahan
Sementara itu, masyarakat di akar rumput hampir tidak pernah merasakan dampak langsung dari pemberantasan korupsi. Harga kebutuhan pokok tetap mahal, layanan publik tetap berbelit, dan pembangunan infrastruktur masih sering bermasalah.
“Yang ditangkap banyak, tapi kehidupan rakyat tetap begini-begini saja. Apa gunanya kalau sistemnya tidak diubah?” keluh Siti Aminah, seorang pedagang di Jakarta Timur.
Pernyataan semacam ini menggambarkan jurang antara gebrakan penindakan hukum dengan realitas keseharian rakyat. Penangkapan koruptor kerap dianggap hanya menjadi tontonan media, tanpa menyentuh persoalan struktural yang membuat rakyat semakin terhimpit.
Reformasi Sistem: Jalan yang Tak Kunjung Diambil
Sejumlah aktivis antikorupsi menilai pemerintah dan DPR terlalu sibuk dengan isu politik, sehingga enggan menyentuh reformasi sistem yang sebenarnya. Padahal, ada beberapa langkah mendasar yang bisa dilakukan:
1. Transparansi Anggaran Publik dengan membuka seluruh data APBN dan APBD secara digital, bisa diakses dan diawasi rakyat.
2. Reformasi Birokrasi dengan memotong rantai perizinan berbelit yang menjadi lahan pungli.
3. Penguatan Lembaga Pengawas, KPK yang semakin dilemahkan perlu dikembalikan independensinya.
4. Hukuman Lebih Berat, termasuk pencabutan hak politik dan penyitaan total aset koruptor.
Tanpa itu semua, korupsi hanya akan berpindah tangan dari satu pejabat ke pejabat lain. Dan tidak berpegaruh terhadap kesejahtraan rakyat.
Politik dan Kepentingan Elite
Salah satu penghalang terbesar adalah resistensi dari elite politik. Banyak yang enggan mendorong perubahan karena merasa diuntungkan dengan sistem yang ada. Bahkan, beberapa partai politik masih menggunakan praktik politik uang, yang membuat mereka membutuhkan dana besar dan pada akhirnya membuka jalan bagi praktik korupsi setelah memenangkan jabatan.
“Selama biaya politik tinggi, maka korupsi akan selalu jadi cara untuk balik modal,” ungkap pengamat politik Ujang Komarudin.
Pemberantasan atau Sekadar Pertunjukan?
Gelombang penangkapan koruptor memang bisa memberi kepuasan sesaat, namun tanpa reformasi sistem, semua hanya akan menjadi siklus yang berulang. Rakyat butuh perubahan nyata: birokrasi yang bersih, layanan publik yang adil, dan harga kebutuhan yang terjangkau.
Tanpa itu semua, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi pertunjukan hukum, bukan solusi bangsa.
(as)
#Korupsi #ReformasiSistem #BersihDariKorupsi #HukumAdil #StopKorupsi
#KorupsiMusuhRakyat #RakyatButuhPerubahan #KoruptorDihukum #NegaraTanpaKorupsi
#BubarkanKorupsi #KorupsiSistemik #KeadilanUntukRakyat