Ketikpos.com, Jakarta – Bayang-bayang skandal judi online kembali menyeret nama pejabat tinggi negara. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Nama Budi Arie muncul bukan sekadar isu pinggiran. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat terdakwa kasus judi online, ia disebut menerima 50 persen keuntungan dari pengelolaan situs ilegal tersebut. Fakta inilah yang mendorong LBH Street Lawyer turun tangan, melaporkan sekaligus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera membuka penyelidikan resmi.
Jejak Kasus: Dari Penangkapan hingga Nama Menteri
Skandal ini bermula pada November 2024, ketika aparat menangkap 11 orang tersangka, terdiri dari 10 pegawai dan staf ahli Kominfo serta seorang pengelola situs. Dari hasil pengembangan, jaksa menemukan dugaan keterlibatan aktor lebih besar: seorang menteri aktif yang kala itu memimpin Kominfo, Budi Arie Setiadi.
Pada Mei 2025, jaksa merilis dakwaan dengan nomor perkara PDM-32/JKTSL/Eku.2/05/2025. Di dalamnya, tertera dugaan aliran dana yang mengalir ke Budi Arie dengan porsi fantastis: setengah dari total keuntungan situs judi online.
Bagi publik, ini lebih dari sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah alarm keras bahwa instrumen negara yang seharusnya memberantas judi online justru diduga menjadi tameng dan penikmat keuntungannya.
Tiga Payung Hukum yang Mengikat
LBH Street Lawyer menilai dugaan keterlibatan Budi Arie memenuhi unsur pidana di beberapa regulasi sekaligus:
1. Pasal 303 KUHP – mengatur tindak pidana perjudian.
2. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE – melarang penyebaran atau pemanfaatan jaringan elektronik untuk konten perjudian.
3. Pasal 12 huruf b UU Tipikor – pejabat dilarang menerima hadiah atau janji terkait jabatan yang dijalankan.
Jika terbukti, maka ini bukan hanya kasus perjudian, tetapi juga korupsi tingkat tinggi dengan konsekuensi hukum yang berat.
Pernyataan Tegas LBH Street Lawyer
Dalam siaran pers resmi yang diterima redaksi, LBH Street Lawyer dengan gamblang menyatakan:
“Keterlibatan aparatur negara dalam melindungi praktik haram seperti judi online tidak boleh dibiarkan. Ini mencederai prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, merugikan keuangan negara, serta berpotensi terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang.”
Mereka menegaskan bahwa KPK harus segera bertindak, bukan hanya menunggu proses persidangan bawahan. LBH bahkan mengingatkan bahwa jika KPK abai, publik akan menilai lembaga antirasuah itu tunduk pada kepentingan politik.
Judi Online: Bisnis Haram, Dampak Nyata
Judi online bukan sekadar kejahatan digital. Dampaknya nyata: rumah tangga berantakan, generasi muda terjerumus, dan ekonomi rakyat terkuras. Pemerintah berkali-kali mengumbar janji akan memberantasnya, namun ironisnya, pejabat negara justru diduga ikut bermain dalam lingkaran bisnis kotor tersebut.
“Jika seorang menteri benar-benar menerima setoran dari jaringan judol, maka persoalan ini bukan lagi soal moral pribadi. Ini adalah pengkhianatan terhadap mandat publik,” ujar LBH Street Lawyer dalam dokumennya.
Analisis: Mengapa Kasus Ini Bisa Jadi Bom Politik Berbasis Digital?
Kasus dugaan keterlibatan Budi Arie dalam jaringan judi online berpotensi menjadi bom politik berbasis digital. Ada setidaknya tiga alasan utama:
1. Skandal yang Viral dan Mudah Dicerna Publik
Judi online sudah menjadi musuh bersama masyarakat. Setiap kali isu ini muncul, media sosial langsung penuh dengan keluhan warga yang kehilangan uang, keluarga yang berantakan, hingga korban pinjol akibat kecanduan judol. Jika isu ini ditautkan pada nama seorang menteri, maka gaungnya akan semakin membesar.
2. Ironi Digitalisasi Negara
Pemerintah selama ini gencar mengampanyekan transformasi digital dan ekonomi berbasis teknologi. Namun, jika benar pejabat negara justru mengambil untung dari kejahatan digital, maka legitimasi agenda “ekonomi digital” bisa runtuh. Kasus ini berpotensi mengubah persepsi publik bahwa negara gagal melindungi ruang digital dari kejahatan terorganisir.
3. Potensi Senjata Politik Jelang Pemilu
Skandal digital seperti ini sangat mudah dijadikan amunisi politik. Data, tangkapan layar, hingga rekaman percakapan dapat dengan cepat menyebar di WhatsApp, Telegram, dan X (Twitter). Dalam iklim politik yang panas menjelang kontestasi nasional, isu judol bisa dipelintir menjadi kampanye hitam yang melemahkan kubu tertentu.
Singkatnya, kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga ancaman terhadap stabilitas politik digital Indonesia.
Menanti Langkah KPK
Kini, semua mata tertuju ke KPK. Lembaga antikorupsi itu ditantang untuk menunjukkan keberaniannya: apakah berani menyentuh nama besar di lingkaran kekuasaan, ataukah kasus ini akan kembali tenggelam di balik meja birokrasi?
Publik menanti, karena taruhannya bukan sekadar menindak satu pejabat. Taruhannya adalah integritas negara dalam melawan mafia judi online yang kian merajalela.