KetikPos.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak 6 Januari 2025 menjadi salah satu prioritas besar di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, kasus dugaan keracunan yang terjadi di beberapa daerah membuat program ini menuai sorotan tajam.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan terlibat aktif, bukan hanya sebagai pengawas kualitas makanan, tetapi juga memantau langsung dampak program terhadap anak-anak di sekolah.
Laporan Keracunan Akan Tersentralisasi
Menurut Budi, pencatatan kasus keracunan tidak lagi dilakukan secara parsial. Seluruh laporan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan daerah, hingga Kemenkes akan dikonsolidasikan dalam satu sistem.
“Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama Kemenkes dan BGN,” ujar Menkes.
Ia juga membuka kemungkinan publik akan mendapatkan pembaruan rutin, mirip seperti update harian saat pandemi COVID-19.
Awasi dari Hulu ke Hilir
Pengawasan, kata Budi, tidak hanya berhenti pada catatan kasus, tetapi juga menyentuh hal paling mendasar: kualitas bahan baku.
“Apakah bahannya memang bagus atau tidak? Itu dibicarakan. Ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku,” jelasnya.
Dalam hal ini, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BPOM. Skemanya, Bapanas menjalankan pengawasan internal harian, sementara Kemenkes, Kemendagri, dan BPOM akan melakukan pengawasan eksternal secara berkala setiap minggu.
Sekolah Jadi Garda Terdepan
Sekolah penerima program juga tidak luput dari tanggung jawab. Guru dan unit kesehatan sekolah (UKS) diminta ikut mengawasi kondisi makanan sebelum disantap siswa.
“Seenggaknya begitu makanannya datang bisa dilihat: warnanya berubah nggak, baunya aneh nggak, fisiknya lendir-lendiran nggak?” kata Budi memberi contoh pemeriksaan sederhana.
Langkah ini dianggap penting untuk mencegah risiko keracunan sebelum makanan benar-benar masuk ke perut anak-anak.
Efektivitas MBG Diukur dari Tumbuh Kembang Anak
Tak hanya soal keamanan, Kemenkes juga ingin memastikan program ini benar-benar berdampak pada gizi anak. Tinggi dan berat badan siswa akan dipantau setiap enam bulan, lalu datanya disinkronkan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Setiap tahun juga akan ada survei gizi nasional, yang kali ini tidak hanya fokus pada stunting, tapi juga mencakup anak usia sekolah di atas 5 tahun.
“Dengan begitu, kita bisa menilai sejauh mana MBG berhasil memperbaiki status gizi dan menjadi dasar kebijakan berikutnya,” tandas Budi.