“Ketersediaan ini tidak hanya berjalan sendiri, harus diikuti distribusi sehingga normalisasi harga beras bisa tercapai. Kerja sama dengan private sector atau pengusaha juga harus dilakukan. Bapanas dan Bulog adalah bagian-bagian yang akan bermitra dengan pengusaha-pengusaha yang ada,” ungkap Mentan Syahrul.
Sedangkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, Presiden Jokowi secara khusus meminta ketersediaan beras dijaga. “Beliau memang agak keras untuk memastikan stok ada. Pertama, beras dalam satu bulan ke depan kita panen raya, maka Bulog diperintahkan langsung untuk siap-siap mulai menaikkan harga gabah kering panen/gabah kering giling (GKP/GKG) supaya Bulog bisa menyerap,” papar Arief.
Khusus soal importasi daging, Kepala Bapanas juga menyatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran terkait untuk mencari negara alternatif sumber impor daging sapi yang selama ini bergantung dari Australia. “Beliau menyampaikan (agar) ada alternatif negara untuk country origin sapi (selain) dari Australia ini,” ujar Arief seperti dilansir Antara.
Presiden Jokowi sempat mengingatkan kondisi yang terjadi 2--3 tahun lalu saat harga daging sapi Australia naik akibat terdampak banjir. “Kemudian (sekarang) sudah mulai turun, tapi apabila kondisi seperti ini (terjadi lagi), harusnya disandingkan dengan country origin yang lain, supaya fair,” jelas Arief.
Berkaitan dengan rencana impor dari beberapa negara, pemerintah pun mempertimbangkan untuk impor dari negara lain, seperti impor daging sapi adalah Brasil dan Meksiko. Brasil memiliki selisih harga daging sapi sekitar 5 persen--10 persen lebih murah dari Australia.
“Cuma Brasil itu agak jauh jadi perlu waktu lebih dari dua bulan untuk memasukkannya karena kita bicara untuk sapi hidup. Di sisi lain, untuk menggerakkan ekonomi itu salah satunya penggemukan (fattening) sapi yang ada di peternak-peternak Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek spesifik apabila ingin mengimpor sapi dari Brasil, misalnya terkait kepastian terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). “Itu juga dalam bahasan, tapi intinya harus diberikan negara alternatif untuk pemasukan produk daging tersebut,” tutur Arief.Indonesia.go.id (***)