Program Kementerian Sosial menjangkau seluruh wilayah tanah air, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Tidak hanya wilayah yang mudah dijangkau, tapi sampai ke wilayah pedalaman dan lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Bahkan wilayah terluar daerah perbatasan Indonesia.
"Malam hari ini saya sangat senang bisa hadir di Forum Rektor ini dan bertemu dengan para Rektor PPTKN sekaligus melakukan penandatanganan MoU untuk memecahkan permasalahan anak dan kemiskinan, terutama Disabilitas. Saya percaya adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Indonesia dapat lebih cepat sejahtera" ungkap Risma.
Permasalahan anak-anak dan disabilitas memerlukan penanganan dengan cara yang berbeda. Sehingga Mensos Risma berpesan untuk pengajaran terutama PAUD dan SD, guru-guru nya bisa mengajar inklusi. Selain itu, pembekalan kepada para guru dan pendidikan sejak dini kepada anak-anak agar dapat terhindar dari pelecehan seksual menjadi poin penting.
Dalam hal mitigasi bencana, penanaman sejak dini apabila terjadi bencana juga harus dilakukan. Sehingga tidak banyak korban apabila terjadi bencana.
Dalam bidang Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial juga melakukan inovasi alat bantu Disabilitas. Beberapa inovasi tersebut dilakukan untuk memudahkan penyandang Disabilitas melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya kursi roda adaptif bagi anak Cerebral Palsy dan tongkat adaptif yang dilengkapi GPS, sensor air, dan sensor panas bagi penyandang tunanetra. Alat-alat tersebut diproduksi oleh anak-anak Disabilitas di sentra-sentra dan balai Kemensos.
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi negeri atau swasta yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan Program Sarjana Pendidikan (PSP) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memenuhi kebutuhan pendidik yang berkompeten di Indonesia.
Tugas utama LPTK adalah menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas tinggi, salah satunya guru. Mereka yang akan bekerja pada berbagai satuan pendidikan dipersiapkan melalui program pembelajaran.
Sebanyak 19 Perguruan Tinggi atau universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN) menandatangani MoU tentang penanganan masalah sosial. 19 universitas tersebut yaitu UNM, UNP, UNIMED, UNJ, UPI, UNNES, UNY, UNESA, UNDIKSHA, UNG, UM, UNIMA, Unimal Lhokseumaue, Unmul Samarinda, ULM Banjarmasin, UBT Tarakan, UHO Kendari, Unsulbar Majene, dan Unhas.
Turut hadir Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek RI Nizam, Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Luhur Budijarso Lulu, Direktur Sumber Daya Kemdikbud Ristek RI Sofwan Efendi, Rektor UNM Husain Syam, Jajaran Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor dan Ketua Lembaga PPTKN.
Kemensos (***)