KetikPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau, segenap jajarannya melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap produk jasa keuangan yang marak berkembang belakangan supaya menjadi aman.
Berikan perlindungan terhadap ekosistem jasa keuangan di dalam negeri dari ancaman penyimpangan.
Hal ini mengingat, seiring berjalannya waktu, marak berkembang produk jasa keuangan seperti pinjaman online, investasi online, termasuk penyelenggara jasa tur umrah dan haji.
“Mengenai perlindungan. Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan,” kata Presiden Jokowi melalui keterangan virtual pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 pada Senin (6/2/2023).
Menurut Presiden, pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait harus dilakukan secara makro sesuai dengan fenomena produk jasa yang berkembang. Kemudian, secara mikro, yakni memastikan setiap produk jasa keuangan itu tidak melanggar aturan yang berujung dengan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kita ini enggak bisa sekarang kerjanya makro, enggak bisa. Makro iya, mikro harus detail, dicek satu per satu,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden mencontohkan, seperti kejadian di India. Terdapat produk jasa keuangan bernama Adani yang merugikan negara hingga mencapai USD120 miliar atau setara Rp1.800 triliun. Akibatnya, India kehilangan seperempat produk domestik bruto (PDB).
Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap salah satu jasa produk keuangan membuat masalah yang sangat serius di sana.
“Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani, kehilangan USD120 billion (miliar) hilang langsung,” kata Presiden.
Presiden pun menyoroti, sejumlah permasalahan produk jasa keuangan yang harus mendapatkan perhatian dari instansi pemerintah terkait antara lain kasus Asabri, Jiwasraya, Indosurya, dan Wanaartha. Belajar dari kasus itu, pengawasan yang dilakukan harus dilakukan secara intensif ke depan.
Dari kasus yang terjadi, akan memberikan kerugian finansial yang cukup masif kepada masyarakat.
“Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikuti, kena rakyat, yang nangis itu rakyat,” imbuh Presiden.
Pengawasan yang dilakukan pun, untuk melindungi masyarakat dari potensi penyimpangan yang rawan terjadi. Sehingga, masyarakat yang memilih produk jasa keuangan tersebut dapat terhindar dari ancaman kejahatan yang mengincar melalui produk tersebut.