KetikPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa klaim mengenai kebocoran dokumen rahasia terkait vaksin polio adalah tidak benar.
BPOM menanggapi laporan dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) yang memuat tuduhan tersebut di portal investigasi.org, dengan menyatakan bahwa dokumen yang disebutkan adalah informasi publik yang dapat diakses oleh siapa saja.
"Dokumen yang dicantumkan dalam berita tersebut bukanlah dokumen rahasia. Ini adalah informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat," demikian pernyataan resmi BPOM yang diterima InfoPublik pada Jumat (2/8/2024).
Vaksin Novel Oral Poliomyelitis Vaccine Type 2 (nOPV2) dari PT Bio Farma telah melalui uji klinik fase 1, 2, dan 3 serta dievaluasi oleh BPOM bersama Komite Nasional Penilai Obat. Evaluasi ini melibatkan pakar dari berbagai institusi seperti perguruan tinggi, rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Indonesia Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI).
Setelah evaluasi yang ketat, vaksin nOPV2 dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, dan diberikan persetujuan izin edar pada Desember 2023. Vaksin ini juga telah memenuhi standar prequalification (PQ) WHO, Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB).
"Saat ini, vaksin nOPV2 produksi PT Bio Farma merupakan satu-satunya di dunia dan telah digunakan di banyak negara," kata BPOM dalam pernyataannya.
BPOM bersama Kementerian Kesehatan dan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI) terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap isu terkait kejadian ikutan pasca imunisasi.
BPOM juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan efek samping yang muncul setelah penggunaan vaksin dalam program imunisasi kepada tenaga kesehatan sebagai bagian dari pemantauan farmakovigilans.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan terus mendukung program imunisasi nasional untuk memastikan kesehatan bersama.(***)