KetikPos.com -- – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat tengah berada dalam pusaran penyelidikan serius terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu yang dilaporkan pada Juli 2024.
Melalui kuasa hukumnya, Adv. Septiani, S.H., laporan ini diajukan ke Polda Sumatera Selatan dengan dasar dugaan pemalsuan surat atau akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/757/VII/2024/SPKT/POLDA SUMSEL.
Kronologi dan Fakta Kasus
Kasus ini bermula ketika dokumen pasangan calon perseorangan berinisial "S" dan "Y" diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
Dokumen ini, yang seharusnya murni digunakan dalam proses pencalonan yang transparan dan akuntabel, dicurigai telah dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Hal ini mengundang perhatian karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Penyidik Polda Sumsel telah memanggil beberapa saksi, termasuk admin dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang mengelola data pencalonan di KPU Lahat. Para saksi dimintai keterangan untuk mengungkap sejauh mana dugaan penyalahgunaan dokumen ini melibatkan pihak-pihak terkait.
Pemeriksaan Ketua KPU Lahat
Sebagai salah satu langkah penyelidikan, Ketua KPU Lahat telah dipanggil pada 15 Oktober 2024 untuk memberikan klarifikasi langsung terkait kasus ini. Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua KPU Lahat diminta menjelaskan perannya dan memberikan keterangan yang bisa menjawab dugaan keterlibatan dalam pemalsuan surat atau penyertaan keterangan palsu dalam akta autentik.
Respon dan Harapan Publik
Kasus ini telah memicu perhatian publik, terutama karena terkait langsung dengan integritas KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Masyarakat berharap agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan menyeluruh sehingga kasus ini dapat segera mencapai kejelasan hukum. Dengan demikian, jika terbukti bersalah, pihak yang terlibat dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP.
Potensi Dampak Terhadap Proses Pemilu
Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap integritas pemilu, khususnya di Kabupaten Lahat. Dugaan adanya pemalsuan dokumen dan manipulasi data calon perseorangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap proses demokrasi di tingkat daerah. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, kasus ini bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang seharusnya berlangsung secara independen dan adil.
Pernyataan Kuasa Hukum Pelapor
menyampaikan bahwa kliennya berharap agar penyidik Polda Sumsel segera menindaklanjuti laporan ini ke tahap penyidikan yang lebih dalam. “Kami berharap kasus ini bisa segera diproses ke tahap penyidikan untuk mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Harapan kami, hukum dapat ditegakkan dan pelaku dapat dihukum sesuai peraturan apabila terbukti melakukan pemalsuan dokumen yang dimaksud,” ungkap Adv. Septiani.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di Polda Sumsel, di mana penyidik terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan mendalami keterangan saksi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Apabila bukti yang ditemukan cukup kuat, laporan ini akan dilanjutkan ke tahap penyidikan formal, yang bisa mengarah pada tuntutan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat.
Ujian Besar
Kasus dugaan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu ini menjadi ujian besar bagi integritas KPU Lahat, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang demokratis. Penanganan yang transparan dan tegas dari pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum serta menjaga kredibilitas lembaga KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas dari kecurangan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam setiap tahap proses pemilu, serta komitmen untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi menjaga demokrasi yang berintegritas.
