Tokoh Lintas Agama: Presiden Dengarkan Aspirasi, Upaya Pemenuhan Sedang Berjalan
KetikPos.com— Suasana hangat mewarnai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Senin (1/9).
Para pemimpin organisasi keagamaan besar, mulai dari Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Wahdah Islamiyah, hingga Parisada Hindu Dharma Indonesia, duduk bersama dalam dialog terbuka.
Bagi para tokoh agama, kesempatan ini bukan sekadar audiensi protokoler, melainkan ruang untuk menyampaikan suara umat langsung ke telinga kepala negara.
Suara Umat, Suara Rakyat
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa forum tersebut adalah kebutuhan bersama.
“Pertemuan dengan Pak Presiden ini memang pertemuan yang kami inginkan. Kami punya kebutuhan untuk menyampaikan aspirasi umat, aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat,” ujarnya.
Menurut Yahya, Presiden tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami, bahkan menunjukkan langkah nyata.
“Sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sedang diupayakan pemenuhannya secara sistematis dan strategis,” tambahnya.
Dari Pajak hingga Korupsi
Ketua Umum PGI, Jacklevyn Frits Manuputty, mengapresiasi keterbukaan percakapan. Isu-isu yang diangkat pun sensitif: pajak yang memberatkan rakyat, korupsi, perilaku pejabat, hingga tunjangan DPR.
“Presiden berjanji terkait UU Perampasan Aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakannya bersama dewan,” ungkap Jacklevyn. Ia berharap modal keguyuban di tingkat elite ini bisa diturunkan ke masyarakat luas, terutama di daerah-daerah.
Demokrasi dan Kebebasan
Dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Budi Santoso Tanuwibowo menyoroti penegasan Presiden soal demokrasi.
“Sebagai negara demokrasi, beliau menjamin kebebasan berpendapat. Tapi beliau juga mengingatkan agar kebebasan itu tidak disalahgunakan sehingga merusak fasilitas umum. Yang rugi kita sendiri,” katanya.
Inisiatif Ormas
Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin, meluruskan kabar soal undangan pertemuan.
“Presiden tidak mengundang 16 ormas. Kamilah yang berinisiatif. Jadi ini bukan agenda sepihak, tapi kebutuhan bersama,” jelasnya.
