Program Makan Bergizi Gratis Dihantam Krisis Kepercayaan, Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Nasional
KetikPos.com, Jakarta--Harapan besar pemerintah lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah kini dihadapkan pada krisis kepercayaan serius.
Sepanjang tahun 2025, tercatat 70 kasus keracunan massal terkait program ini terjadi di berbagai daerah, dengan lebih dari 5.900 anak menjadi korban.
Alih-alih jadi simbol keberpihakan negara pada generasi muda, MBG kini berubah menjadi sorotan tajam publik — dari ruang kelas hingga ruang rapat kabinet.
Program Gizi Berujung Krisis
MBG awalnya digadang sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, dengan target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
Namun, gelombang laporan keracunan massal yang merebak sejak Maret 2025 mulai mengguncang fondasi kepercayaan masyarakat.
Para orang tua kini was-was setiap kali anak mereka membawa pulang makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur penyedia menu harian program MBG.
“Kami ingin anak-anak makan sehat, tapi malah takut,” kata Rani (34), orang tua siswa SD di Sukabumi, yang anaknya ikut jadi korban keracunan pada September lalu.
“Setelah kejadian itu, banyak orang tua memilih anaknya tidak ikut makan MBG dulu.”
106 Dapur Ditutup, Pemerintah Akui Ada Pelanggaran Berat
Menanggapi situasi genting ini, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengumumkan penutupan 106 dapur penyedia MBG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional dan kebersihan pangan.
“Sekarang ada 106 dapur yang kami hentikan operasionalnya. Baru 12 yang kami rilis,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (20/10/2025).
“Ini langkah tanggung jawab negara. Keselamatan anak-anak penerima MBG tidak bisa ditawar.”
Dadan menegaskan bahwa data keracunan kini diperbarui secara real-time bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan akan dibuka untuk publik melalui situs resmi BGN — bagian dari upaya transparansi baru menjelang terbitnya Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG.
Tim Investigasi Nasional: Polri, BIN, BPOM, dan Ahli Pangan Turun Tangan