KetikPos.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berpesan kepada kepala desa saat mengahadiri Peringatan HUT ke-9 Undang-Undang (UU) Desa di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).
Selain Megawati, acara dihadiri oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Dalam acara tersebut juga hadir Wakil Menteri Desa, Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, yang aktif mendorong lahirnya Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Asri Anas menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk Dana Desa.
Permintaan yang sama dikemukakan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD yang berkumpul di GBK untuk merayakan HUT ke-9 UU Desa.
Selain mendesak agar 10 persen APBN untuk Dana Desa, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta penetapan Hari Desa Nasional.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanggapi tuntutan Apdesi tersebut supaya kepala desa mengukur kemampuan keuangan.
Menurut dia, para Kepala Desa harusnya mempertimbangkan soal kemampuan keuangan negara sebelum meminta hal itu.
“Kalian itu boleh meminta, karena ini negara dan bangsa ini milik kalian, tetapi juga harus mikir sejauh mana sih negara ini yang namanya dari sisi keuangannya,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu.
“Jika sudah terpilih nanti, para kepala desa harus benar-benar memikirkan nasib rakyat di daerah. Jangan korupsi, harus jujur,” kata Megawati.
Megawati menekankan bahwa kejujuran merupakan salah satu kekuatan desa dan itu harus dipegang Kades.
“Kepala desa yang terpilih, perlu benar-benar membantu kehidupan rakyat di daerahnya. Selain itu, diperlukan gotong royong untuk membangun desa,” ucapnya.
Megawati bahkan memperingatkan soal adanya Kepala Desa yang menyalahgunkan wewenang menggunakan dana desa hingga berakhir ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karena itu, dia mewanti-wanti para Kepala Desa yang berlomba-lomba mengumpulkan uang dengan cara apapun. Dia pun mengingatkan ada KPK yang mengawasi.