Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
a. Membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
Baca Juga: Masalah Pulau Rempang, Menko Dialog Bersama Pemuka Masyarakat
b. Bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli kawasan hutan dan lahan;
C. Melakukan pembinaan masyarakat untuk melakukan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
d. Mengefektifkan upaya penegakan hukum pidana terhadap perbuatan melanggar hukum yang terkait kebakaran hutan dan lahan; dan
Baca Juga: Antisipasi Karhutla, Pemprov Sumsel Kerahkan Berbagai Upaya
e. Terakhir Menjatuhkan sanksi maksimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelanggaraan, pembiaran, dan/atau persekongkolan yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lanjutnya, Riza Tony Siahaan menambahkan, meminta kepada Kapolda Sumsel untuk menindak tegas pihak perusahaan yang terindikasi atau diduga tidak memiliki standar operasional prosedur di dalam karhutla tersebut.
"Hal ini sejalan dengan inpres nomor 3 tahun 2020 dan SOP kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang merupakan peraturan dirjen pengendalian perubahan iklim NOMOR : P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020.
Baca Juga: Masyarakat Antusias Ikuti Senam Sehat Bersama Fauzi Amro
Kemudian juga pihak dinas Perkebunan dan Kehutan provinsi tidak boleh tinggal diam tapi harus mendukung Kapolda Sumsel dengan data, karena sudah ada semua itu melalui aplikasi yang namanya SIPONGI," tutupnya, kepada KetikPos.com, Senin (02/10/2023) melalui via WhatsApp. (AS)
