Wakil Ketua Komisi III DPR Dorong APH Periksa Anggaran 700 Miliar untuk Pemeliharaan Data PDN

KetikPos.com- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).

Pasalnya, menurut Sahroni,  anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN seharusnya mampu mencegah peretasan, namun kenyataannya tidak demikian.

"Patut diduga ada tindak penyelewengan dalam penggunaan anggaran tersebut. Ada indikasi bahwa oknum-oknum tidak kompeten di PDN.

Saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, dan Kejagung untuk menyelidiki dugaan ini,” kata Sahroni seperti dilansir dari Parlementaria, Minggu (30/06/24).

Sahroni mengaku heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa  mengamankan PDN dari peretasan, meskipun telah didukung anggaran yang besar.

"Dengan anggaran sebesar itu, sangat tidak masuk akal jika proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Apa yang mereka lakukan selama ini dengan dana sebesar itu?" ujar dia. 

Sahroni menekankan pentingnya peningkatan pengamanan PDN dan menuntut agar kejadian serupa tidak terulang.

"Negara kita tidak boleh dibuat tidak berdaya seperti ini. Data sentral dibobol dengan mudah, ini sangat fatal dan memalukan," tegas dia. 

Sahroni juga menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini dan tidak boleh mencari-cari alasan.

"Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan," tambah Sahroni.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lainnya. Sampai Mei 2024, Kominfo telah membelanjakan APBN hingga Rp 4,9 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Di antaranya, untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebanyak Rp 1,6 triliun dan pemeliharaan data center nasional yang mencapai Rp 700 miliar.