KetikPos.com – Suara perlawanan dari kalangan masyarakat sipil semakin tak terbendung. Kali ini, GUSDURian Serang Raya angkat bicara, mengecam keras tindakan represif aparat dalam merespons gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah. Mereka menilai, negara kian menjauh dari cita-cita demokrasi dengan mengedepankan intimidasi ketimbang dialog.
Koordinator GUSDURian Serang Raya, Taufik Hidayat, menyebut aparat telah berubah fungsi: dari pengayom rakyat menjadi pengawal kebijakan elitis.
“Negara ini berdiri di atas penderitaan rakyat, tapi aparat dipaksa menjaga kemewahan pejabat. Rakyat teriak lapar, justru dijawab gas air mata,” ujarnya dengan nada tegas, Minggu (31/8/2025).
Kemewahan Elit vs Jeritan Wargateriak lapar
Menurut Taufik, jurang ketidakadilan semakin dalam. Di saat rakyat dicekik kenaikan pajak, PHK massal, harga sembako yang tak terkendali, dan pengangguran yang meroket, para pejabat justru menikmati tunjangan fantastis, fasilitas mewah, dan rangkap jabatan.
“Di tengah krisis, pejabat berpesta. Itu bukan sekadar ironi, itu penghinaan terhadap rakyat,” tambahnya.
Arogansi yang Mengancam Demokrasi
Kritik lebih keras datang dari Kharis Pranata Sihotang, pemuda HKBP Serang sekaligus aktivis GUSDURian. Ia menilai pola represif yang dipertontonkan aparat hanyalah gejala otoritarianisme yang coba bangkit kembali.
“Ketika rakyat turun ke jalan, yang datang bukan telinga untuk mendengar, melainkan pentungan. Demokrasi sedang digiring menuju kuburnya,” tegas Kharis.
Tujuh Paku Tuntutan untuk Negara
Lewat pernyataan sikap resmi, GUSDURian Serang Raya melayangkan tujuh tuntutan keras:
Presiden segera hentikan cara-cara represif terhadap aksi rakyat.
Reformasi total Polri, termasuk mencopot Kapolri yang gagal menjaga netralitas.
Hapus tunjangan dan fasilitas mewah pejabat serta anggota DPR.
Pastikan DPR bekerja untuk rakyat, bukan untuk elit dan oligarki.
