KetikPos.com, Jakarta – Pesan itu datang tanpa ruang tafsir: tidak ada lagi kompromi untuk izin tambang yang bermasalah. Dari ruang rapat kabinet hingga halaman Istana, arah kebijakan pemerintah kini mengerucut pada satu hal—penertiban menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP), terutama yang menyentuh kawasan hutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi salah satu ujung tombak kebijakan ini. Usai menyerahkan laporan evaluasi IUP kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (16/4/2026), ia memastikan bahwa tahap berikutnya bukan lagi kajian—melainkan eksekusi.
“Secara prinsip, arahan sudah jelas. Kami diminta segera menindaklanjuti secara teknis dan operasional,” ujar Bahlil.
Dari Evaluasi Singkat ke Keputusan Cepat
Menariknya, evaluasi terhadap ratusan IUP ini dilakukan dalam waktu relatif singkat. Hanya dalam satu pekan, Kementerian ESDM diminta merangkum kondisi perizinan tambang yang dinilai bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi.
Hasilnya langsung diserahkan ke Presiden. Tidak berlama-lama, instruksi pun turun: percepat, tegas, dan tidak setengah-setengah.
Langkah ini menandai perubahan pendekatan pemerintah—dari yang sebelumnya cenderung administratif menjadi lebih eksekutif dan berorientasi hasil.
Tambang vs Hutan: Konflik yang Tak Bisa Dibiarkan
Salah satu titik krusial dalam evaluasi adalah keberadaan tambang di kawasan yang semestinya dilindungi. Hutan lindung, kawasan konservasi, hingga cagar alam menjadi lokasi yang masuk dalam sorotan.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga risiko ekologis yang serius. Kerusakan hutan, gangguan ekosistem, hingga dampak jangka panjang terhadap masyarakat sekitar menjadi pertimbangan utama.
Bahlil mengakui bahwa temuan tersebut cukup signifikan.
“Ada sejumlah IUP yang memang berada dalam kawasan hutan, dan ini menjadi perhatian serius,” katanya.
Nada Tegas dari Presiden
Jika ada satu hal yang paling menonjol dari kebijakan ini, itu adalah ketegasan. Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah tidak akan lagi bersikap lunak terhadap izin yang bermasalah.
Tidak ada pengecualian, termasuk bagi pihak-pihak yang memiliki kedekatan atau kepentingan tertentu.
