Misal, beleid revisi Perpres 191 tahun 2014 mengatur mobil cc 1.400 ke atas dilarang “minum” pertalite. Bila semua pemilik mendaftarkan kendaraannya ke sistem Pertamina, maka akan terdeteksi mana saja kendaraan yang di atas atau di bawah 1.400 cc saat pembelian bensin bersubsidi.
Pun misalnya jika dilakukan pembatasan jatah pembelian BBM bersubsidi setiap hari per kendaraan. Maka akan terbaca juga, rekam pembelian bahan bakar tersebut.
Namun yang juga mesti diperhatikan adalah bagaimana pendaftaran itu bisa lebih mudah dan cepat. Karena sejumlah keluhan pengemudi, mereka harus mencoba berulang kali agar data mereka sesuai dan mendapat QR Code. Belum lagi masalah sopir yang gagap teknologi sehingga sulit melakukan pendaftaran secara online.
Untuk itu, sosialisasi yang sudah dijalankan saat ini oleh Pertamina mesti digencarkan lagi ke komunitas-komunitas para sopir. Gerai-gerai sosialisasi pendaftaran bisa dibuka di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di sisi lain yang tak kalah penting adalah dengan terus meng-update sistem yang dimiliki Pertamina sehingga tak ada data-data konsumen bocor atau sistem tidak berjalan baik.
Langkah Pertamina juga mesti didukung oleh kebijakan pemerintah terkait pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Karena bila hanya menggunakan sistem Mypertamina tanpa dukungan regulasi, maka dampak untuk pengendalian BBM bersubsidi akan sangat kecil.InfoPublik (***)
