KetikPos.com - Bantuan selama ini sering kurang tepat sasaran karena berbagai faktor antara masalah data.
Dalam upaya mengantisipasi itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan memberikan bantuan yang tepat.
Untuk penguatan sendiri salah satunya dilakukan melalui sinkronisasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.
Data akurat sangat penting digunakan dalam beragam program bantuan sosial kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Hal itu disampaikan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin rapat pimpinan (rapim) tentang sinkronisasi data kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7/2023).
“Dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jakarta, maka Pemprov DKI harus menjaga batas garis kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Kita harus jaga batas bawahnya. Jaganya dengan apa? Dengan gencar memberikan bantuan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat. Kita tahan di sana,” kata Heru.
Selain itu dalam mengurangi kemiskinan, lanjutnya, pihaknya memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan program kesejahteraan sosial lainnya.
Bukan itu saja tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja, pembekalan kewirausahaan Jakpreneur melalui program pemasaran dan fasiiltasi permodalan, dan program lainnya.
Memang Pandemi COVID-19 selama dua tahun membuat situasi ekonomi menjadi berat.
Namun, saat ini perekonomian di Jakarta mulai menggeliat kembali. “Pascapandemi, perekonomian mulai berjalan dan bangkit kembali,” ujar Heru.
Selain itu tantangan lain yang dihadapi Jakarta saat mengukur tingkat kemiskinan adalah mobilitas penduduk yang relatif tinggi, seperti banyak pendatang baru di Jakarta yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya terganggu saat pandemi.
Hal ini membutuhkan strategi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam sinergi kebijakan pengendalian penduduk, data terpadu berbasis sistem informasi, dan sinkronisasi target pensasaran program pusat-daerah, utamanya untuk target sasaran penduduk non-KTP DKI.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2023 secara year on year (yoy) membaik (4,44%) atau sebanyak 24,21 ribu jiwa penduduk miskin yang berhasil dientaskan.
Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi produktif yang semakin menggeliat dan program penanggulangan kemiskinan yang kian efektif di DKI Jakarta. Akselerasi terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.
