KetikPos com – Desakan agar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Palembang segera menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) kian menguat.
Selebaran digital yang menyebar di berbagai grup internal PMII dan media sosial menyulut polemik soal kepemimpinan organisasi mahasiswa tersebut.
Baca Juga: PK PMII UIN Raden Fatah Palembang Periode 2025-2026 Resmi Dilantik
Dalam flyer tersebut, terungkap tujuh poin krusial yang mencerminkan kegagalan manajerial dan kepemimpinan Ketua PC PMII Palembang, Bagus Prasetio.
Di antaranya: masa jabatan yang telah habis sejak 8 April 2025, intervensi politik di tingkat komisariat, konflik internal yang dibiarkan membusuk tanpa mediasi, hingga dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana Kongres.
Edrian Jenipur, salah satu kader aktif PMII Palembang, secara terbuka mengkritik stagnasi organisasi yang menurutnya sudah berada di titik nadir.
Baca Juga: Sekjen PKC PMII Sumsel: Dipaksa Sehat di Kota yang Sakit!
“Sudah waktunya Konfercab. SK kepengurusan habis sejak April, kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan internal, Ketua sebaiknya legowo mundur,” tegas Edrian, Jumat (30/5).
Ia menambahkan, segala aktivitas organisasi pasca-berakhirnya masa jabatan dinilai tidak sah secara administratif.
“Kalau SK sudah kedaluwarsa, maka secara aturan AD/ART dan PO, semua kegiatan tak lagi memiliki legitimasi,” lanjut Endrian yang juga menjabat sebagai pengurus PC PMII Kota Palembang ini.
Poin-poin kritis dalam selebaran itu juga menyinggung politisasi SK komisariat PGRI dan UIGM, ketidakjelasan program kerja, serta dugaan intervensi dalam forum RTK XXXV di UIN Raden Fatah Palembang.
Masalah lain yang tak kalah mencolok adalah mandeknya penyelesaian konflik di Komisariat Jenderal Ahmad Yani.
Menurut Edrian, satu-satunya jalan keluar dari krisis ini adalah pelaksanaan Konfercab sebagai forum demokratis dan konstitusional.