Peringati HKN ke-61, Rekan Indonesia Protes Komersialisasi Layanan Kesehatan

KetikPos.com — Sejumlah massa dari Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, Selasa (12/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Mereka membawa spanduk bertuliskan “Sehat adalah Hak, Bukan Komoditas”, “Hapus Denda BPJS, Rakyat Bukan Objek Bisnis!”, dan “Pak Menkes, Ngopi Yuk Biar Gak Bikin Susah Rakyat!”.

Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap komersialisasi layanan kesehatan yang dinilai semakin jauh dari semangat gotong royong.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan: Demo Damai Dilindungi, Perusuh Akan Ditindak Tegas*

Koordinator aksi, Miftahul, menilai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah bergeser dari instrumen solidaritas sosial menjadi alat pemerasan rakyat.

 “Hari Kesehatan Nasional bukan seremoni. Negara wajib menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Sekarang, akses kesehatan masih timpang dan terlalu berorientasi pada keuntungan,” tegasnya.

Baca Juga: Ribuan Kali Demo Tak Digubris: Mengapa Gelombang Aksi Kini Berubah Anarkis?

Menurutnya, sistem BPJS saat ini justru menjerat rakyat miskin dengan denda dan tunggakan, sementara pelayanan sering kali tidak sepadan.

“Bayar iuran salah, nunggak dihukum, tapi saat butuh layanan malah ditolak!” ujarnya.

Dalam tuntutannya, Rekan Indonesia meminta pemerintah mencabut sejumlah regulasi yang dianggap menindas rakyat kecil, di antaranya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Denda BPJS, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN, serta Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Baca Juga: Aksi Demo Kasus Affan Mengguncang: Kapolri Listyo Sigit Siap Mundur Jika Presiden Meminta

Mereka juga menuntut penghapusan tunggakan BPJS tanpa syarat, pembatasan iuran maksimal hanya tiga bulan, serta kewajiban agar alat kesehatan canggih turut dicover BPJS.

Koordinator lapangan Krisna Dwi Pratama menilai Kementerian Kesehatan lebih sibuk berbelanja alat mahal ketimbang memperkuat puskesmas dan posyandu di daerah tertinggal.

“Rakyat antre di puskesmas bocor, tapi Menkes sibuk belanja alat jutaan dolar. Ini bukan kebijakan kesehatan, tapi bisnis kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga: Demo Ricuh di Solo, Makassar hingga Surabaya: Buntut Rantis Polisi Lindas Ojol Tragedi Jakarta yang Memicu Gelombang Nasional