KetikPos.com, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak geram. Dalam rapat kabinet bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025), Purbaya menyoroti apa yang ia sebut sebagai “anomali ekonomi daerah” — fenomena triliunan rupiah anggaran pemerintah daerah (Pemda) yang justru mengendap di perbankan.
“Dananya sudah ada, tapi tidak digunakan. Jangan tunggu akhir tahun. Gerakkan sekarang, agar ekonomi masyarakat berputar lebih cepat,” tegas Purbaya.
Menurut laporan Tito, total kas simpanan Pemda kini mencapai Rp215 triliun, dengan rincian:
Rp64 triliun di tingkat provinsi,
Rp119 triliun di kabupaten,
Rp30 triliun di kota.
DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan saldo Rp19 triliun lebih.
Tito menjelaskan, dana tersebut tak kunjung diserap karena beragam alasan klasik: pergantian pejabat dinas, hambatan administrasi, hingga kontraktor yang menunda penarikan dana proyek.
“Banyak kepala daerah menahan pencairan karena mau mengganti kepala dinas. Ada juga rekanan yang baru mau mencairkan di akhir tahun,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Setengah Tahun, Baru Separuh Anggaran Bergerak
Purbaya mencatat, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru 51,3%, atau sekitar Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun.
Angka itu turun 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan kontraksi paling parah di belanja modal dan jasa.
“Belanja modal turun lebih dari 31%, belanja barang dan jasa turun 10,5%. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di daerah ikut tersendat,” jelasnya.
Dampaknya langsung terasa: proyek infrastruktur tertunda, perputaran uang di pasar lesu, dan pendapatan asli daerah ikut menurun hingga 10,86%.
Lebih buruk lagi, sebagian besar dana Pemda justru ditempatkan di bank-bank besar nasional, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Akibatnya, uang “terkunci” di pusat, sementara pelaku usaha di daerah kekurangan likuiditas.