“Daerahnya jadi kering, barangnya tidak berputar. Harusnya uang tetap berada di daerah agar ekonomi lokal hidup,” sindir Purbaya.
Sorotan Kedua: Program Rumah Subsidi Tersendat
Isu serapan lambat bukan hanya soal APBD.
Dalam rapat terpisah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (14/10/2025), Purbaya juga menegur Menteri PKP Maruarar Sirait terkait lambatnya realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dari target 350 ribu unit rumah subsidi, baru 180 ribu unit terealisasi hingga September 2025.
“Kalau sampai akhir bulan tidak bergerak, uangnya akan kita pindahkan ke sektor lain. Anggaran tidak boleh menganggur,” tegas Purbaya, nada suaranya meninggi.
Ia menilai, sektor perumahan seharusnya menjadi motor pertumbuhan baru pasca pandemi, karena punya efek berantai besar ke industri semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.
Langkah Baru: Pemutihan Kredit Mini di Bawah Rp1 Juta
Untuk mengakselerasi sektor perumahan, Purbaya mengusulkan kebijakan “pemutihan kredit mikro” bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tertahan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.
“Ada sekitar seratus ribu orang yang gagal ajukan KPR hanya karena tunggakan sangat kecil. Kalau itu diputihkan, pengembang juga siap bantu bayar,” ungkapnya.
Ia menyebut pertemuan lanjutan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan digelar Kamis (23/10/2025) untuk membahas mekanisme dan data dari BP Tapera.
“Uang Diam Adalah Ekonomi Mati”
Purbaya dikenal blak-blakan sejak menggantikan Sri Mulyani di kursi Menkeu.
Dalam beberapa bulan terakhir, ia menekankan pentingnya percepatan belanja produktif, bukan sekadar disiplin anggaran.
Baginya, uang negara yang tak berputar adalah bahaya laten ekonomi.
“Uang yang mengendap itu seperti darah yang berhenti mengalir. Kalau tidak cepat dipompa, tubuh ekonominya akan sakit,” ujar Purbaya dalam nada filosofis.
Parkir