KetikPos.com -- Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) menilai Palembang saat ini dalam kondisi darurat cagar budaya. Karenanya, dalam aksi damai di Balai Pertemuan (ekis KBTR) Selasa (7/2/2023) mereka mengajukan beberapa tuntutan. Seperti dibacakan dalam aksi damai itu, tuntutan yang ditandatangi Koordinator Aksi, Dedi Irwanto, dan Koordinator Lapangan, Qusoi, Kemas Ari Panji, Ali Goik, dan Vebri Alintani, sebegai berikut:
Mereka mendesak agar:
1. Pihak Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang agar peduli dan lebih fokus dalam pelestarian cagar budaya di Palembang sesuai dengan mandat yang diberikan pada waktu pelantikan sebagai Walikota Palembang. Sekali lagi di Palembang, bukan malah mengembangkan dan mempromosikan hasil kerjanya di tempat lain.
2. Pemerintah Kota Palembang segera mengganti TACB yang didominasi oleh unsur Pemerintah Kota Palembang dan mandul produksi dengan yang lebih kompeten.
3. Walikota Palembang memanfaatkan Balai Pertemuan (eks KBTR) sebagai fasilitas kesenian dengan nama Gedung Kesenian Palembang sesuai dengan fungsi awal ketika gedung yang dinamakan societeit tersebut dibangun I masa colonial Belanda. Gedung untuk sarana dan prasarana kesenian semacam ini memang belum ada di Palembang.
4. Mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan tidak merusak, menjual cagar budaya sesuai dengan mandat undang-undang No. 11 tentang Cagar Budaya;