Presiden GANN Kritik DPR: Kenaikan Fasilitas Dewan Tak Tepat di Tengah Krisis Ekonomi

KetikPos.com – Presiden Gebrakan Anti Narkotika Nusantara (GANN) Indonesia, Raden Dewi Gumay atau akrab disapa Degum menilai keputusan DPR RI terkait kenaikan gaji dan fasilitas anggota dewan tidak bijak di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit.

Degum menyoroti pemberian tunjangan rumah hingga Rp3 juta per hari bagi anggota DPR.

 “Harga sewa kos di sekitar DPR hanya Rp3–5 juta per bulan dengan fasilitas lengkap. Bagaimana mungkin wakil rakyat diberi tunjangan setara hotel bintang lima per hari? Ini jelas tidak masuk akal,” tegas Degum dalan keterangannya, Sabtu (30/8/2025)

Baca Juga: Presiden GANN Apresiasi Kinerja BNN Berhasil Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Sabu di Perairan Batam

Menurut Degum, kebijakan tersebut hanya memperlebar jurang antara rakyat dengan para wakilnya, sementara masyarakat kecil kesulitan membeli kebutuhan pokok.

 “Beras sudah seperti harga emas di pasaran. Wakil rakyat seharusnya memikirkan kesulitan rakyat, bukan menambah fasilitas pribadi,” tambahnya.

Keputusan DPR itu juga memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah. Namun, Degum menyesalkan sikap para anggota dewan yang justru bekerja dari rumah (WFH) saat aksi berlangsung.

Baca Juga: Presiden GANN Raden Ayu Dewi Gumay Desak Presiden Prabowo dan Kapolri Bertindak Tegas terhadap Oknum Aparat yang Terlibat Narkoba

 “Aspirasi rakyat tidak ada yang ditampung. Demo berlangsung berhari-hari tanpa satu pun wakil rakyat menemui massa,” ungkapnya.

Bela Sungkawa untuk Affan

Dalam pernyataannya, Degum turut menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi di Jakarta.

 “Nyawa Affan tidak bisa kembali. Polisi dan TNI adalah pelindung rakyat, bukan pembuat kekacauan. Tragedi ini menyakitkan dan harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden GANN Raden Ayu Dewi Gumay Desak Tindak Tegas terhadap Oknum Aparat yang Terlibat Narkotika

Degum mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas aparat yang terlibat.