Belum lagi menurut Zulfan, aneka sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap musuh, ribuan orang Iran, Venezuela, Cuba dan negara lain jadi korban akan siege warfare seperti ini.
"Termasuk color revolusion, kudeta yang terhadap semua rezim yang membangkang tuan-tuan nun jauh di puncak kekuasaan," ujarnya.
Akhirnya, ia mengingatkan saat ini dunia bergerak menolak hegemoni ini. Rusia memulai di Syria bersama Iran. Kemudian tensi di Ukraina makin memanas, imperium ingin menghukum rusia, mencoba mengisolasi dan memecah rusia dari dalam.
"Tapi kali ini seluruh dunia melawan bersama. Tidak semua negara mau ikut dalam kerangka barat, malah barat mengisolasi diri sendiri," ujarnya.
Komite Persahabatan Indonesia - Rusia ini mengatakan, perubahan ini adalah awal menuju dunia yang lebih adil. Tidak bisa lagi hegemon memaksa yang lain untuk ikut mereka.
"Sangat penting untuk terus mendiskusikan dunia adil untuk menyusun seperti apa yang kita inginkan bersama, negosiasi apa yang bisa kita buat. Maka forum-forum seperti ini sangatlah penting untuk terus dilakukan," ujarnya.
"Hari ini kita berkumpul untuk berbicara terbuka tentang tantangan dunia kedepan, pasca konflik di ukraina, dan menuju dunia multi polar.
"Sangat visioner, kita melihat dunia pasca konflik. Setelah damai terjadi dunia akan multipolar. Sebuah statemen yang sangat optimis," ujarnya.
Kebijakan Radikal
Wakil Ketua DPR-Muhaimin Iskandar mengamini pernyataan Ketua Komite dan Duta Besar FederasiRusia di atas. Menurutnya dibutuhkan kebijakan-kebijakan radikal seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam melawan WTO dan menetapkan hilirisasi sumberdaya alam," tegasnya.
"Kalau perlu, kita Indonesia keluar dari WTO," tegasnya lagi disambut gegap gempita tepuk tangan ratusan peserta seminar dan Duta Besar Federasi Rusia, Lyudmila Vorobieva.
Menurut Cak Imin Indonesia saat ini punya kesempatan besar di dunia untuk melakukan perubahan besar-besaran yang hanya bisa dilakukan secara radikal.
Selaras dengan sanksi yang dilakukan Barat pada Rusia, WTO melakukan paksa ekspor dengan batas harga, memaksa Indonesia untuk mengekspor nikel dalam bentuk ore.
"Pak Jokowi sudah melawan, Indonesia harus bersiap terutama dalam hal kebijakan energi harus diletakkan dengan menghitung secara cermat neraca energi nasional," ujarnya.
Indonesia saat ini memjadi importir besar untuk minyak, surplus energi adalah gas dan batubara. Upaya upaya untuk menutupi kekurangan produksi minyak harus menempatkan kepentingan nasional sebagai yang utama.
