Masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019, terpilih Puan Maharani menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Putri tunggal pasangan Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri ini selama menjabat posisi tersebut disebut-sebut sukses meningkatkan indeks pertumbuhan manusia (IPM) di samping kemiskinan yang lebih rendah.
Kemudian tahun 2016, Presiden Joko Widodo memilih Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasiun Jonan. Budi adalah putra kelahiran Palembang dan sejak masa kecil hingga remaja hidup di ibukota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
Sosok Budi yang pekerja keras dan professional bertangan dingin dalam memimpin Perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo. Dia berhasil mewujudkan proyek-poyek Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Maka, saat Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI pada pemilu tahun 2014, banyak pihak meyakini Budi Karya Sumadi bakal masuk kabinet. Ternyata tidak. Alumnus SMA Xaverius I Palembang ini malah ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II (2015-2016). Setelah itu, baru dia dipercayakan menjadi Menteri Perhubungan.
Sosok lain adalah Tito Karnavian. Lelaki kelahiran Palembang pada 26 Oktober 1964 ini tergolong cerdas sejak kecil. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ditempuh di Sekolah Xaverius Palembang, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas pada SMA 2 Palembang.
Saat di kelas 3 SMA, Tito mengikuti ujian perintis: seleksi masuk perguruan tinggi. Dia mengikuti tes pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Kedokteran Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara. Semuanya lulus, tetapi Tito memilih masuk Akabari Kepolisian.
Selama menjadi polisi, Tito juga terkenal sebagai sosok cerdas, pemberani, dan tegas. Saat berpangkat AKBP, telah memimpin tim Densun 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr Azahari di Batu, Jawa Timur pada 9 November 2005. Pangkatnya pun naik satu tingkat dan mendapatkan penghargaan dari Kapolri (saat itu) Jendral (Pol) Sutanto.
Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Nurdin M Top. Atas prestasi itu, pangkatnya pun dinaikkan lagi menjadi Brigadir Jenderal, kemudian diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Polri.
Setelah itu, karirnya terus menanjak. Menjadi Kapolda Papua, lalu Kapolda Metro Jaya, dan pada 14 Maret 2016 menjadi Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT). Selang empat bulan berikutnya, yakni 13 Juli 2016 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga 22 Oktober 2019.
Budi Karya Sumadi dan Tito Karnavian kemudian mendapatkan kepercayaan lagi dari Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024. Budi tetap menjadi Menteri Perhubungan, sementara Tito menjadi Menteri Dalam Negeri.
Sempat pula Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, pria kelahiran Muara Enim tahun 1972 tersebut hanya menjabat hingga 25 November 2020, sebab menjadi tersangka dalam kasus ekspor benur yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di Luar Kabinet
Di luar itu, masih ada sejumlah sosok penting asal Palembang yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan penting lainnya. Mereka adalah Kgs Ahmad Badaruddin sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian Puan Maharani yang menjadi Ketua DPR RI.
Ada pula Prof Amzulian yang menjadi Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Pria kelahiran Musi Rawas, Sumatera Selatan tahun 1964 tersebut merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.