Dirinya juga mengaku tidak tahu seperti apa mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Komite Ekraf Palembang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Musyawarah Besar (Mubes) Kekraf Palembang di Hotel Zuri Palembang meninggalkan tanda tanya besar di benak hadirin. Karena, hanya diisi pertanggungjawaban Sekjen dan pengumuman Ketua dan Sekjen terpilih.
"Ada apa nih. Memang begitu ya? Mekanismenya," kata Plt Ketua DKP Hasan yang hadir di Mubes tersebut.
Begitupun hal senada disampaikan penggiat literasi, Hardi Bubut. "Mungkin ini Mubes organisasi yang unik," komentarnya.
Sekjen Kekraf Palembang, Yudi Suhairi, sendiri dalam laporan pertanggungjawabannya menyampaikan bahwa karena keterbatasan anggaran membuat Kekraf yang sebelumnya dipimpin Dikcy Pempek Beringin, belum bisa optimal.
"Tidak ada bantuan sama sekali dari pihak Pemkot Palembang selama ini. Sehingga aktivitas organisasi anya terbatas membangun eksistensi dan berkolaborasi," ujarnya sembari melaporkan kegiatan yang dalkukan pengurus, seperti menjadi juri di bebeapa ajang kegiatan di Palembang dan hadir di beberapa pertemuan tingkat nasional.
Yudi sendiri tidak menyebutkan alasan ketidakhadiran ketua sebelumnya yang semestinya menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi kemudian menyebutkan hasil rapat pengutus dan pembina di Graha Pena yang sepakat memilih pengurus inti, Ketua Nurseri dan Sekjen tetap Yudi Suhairi.
"Pengurus terpilih ini nanti yang akan menyusun kepengurusan Kekraf Palembang," ujarnya.
Berdasarkan pemantauan, Mubes Kekraf tersebut tidak satupun membahas dan membicarakan suksesi kepengurusan.
Kepala Dinas Pariwisata Palebang Kgs Sulaiman Amin dalam sambutannya menyatakan anara lain pihaknya belum memahami bagaimana mekanismenya menggelontorka anggaran untuk Kekraf Palembang.
"Karenanya kepada pengurus baru dipersialakan nanti bersama pihak Dinas Pariwisata mencari dan melakukan studi bandingke daerah lain yang program Kekraf nya sudah berjalan dan aktif," paparnya terkait pengurus Kekaraf yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Palembang.