KetikPos.com, Palembang — Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memiliki nahkoda baru. Kepengurusan periode 2025–2030 dilantik langsung oleh Ketua Umum AIPI, Dr. H. Alfitra Salam, APU, di Aula Lantai III Gedung DPRD Sumsel, Jalan POM IX Palembang, Senin (3/11).
Momentum ini sekaligus dirangkai dengan Diskusi Publik bertema “Ilmu Politik di Era AI”, yang menyoroti peran ilmu politik di tengah disrupsi teknologi dan tantangan etika demokrasi modern.
Pengurus yang dilantik, sebagai Ketua Dr (c) Ade Indra Chaniago, M.Si, Sekretaris M Haikal Al Haffafah, dan bendahara, Agung Pratama, SSos, M Sos.
Acara dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pengamat politik, hingga mahasiswa ilmu politik dari sejumlah universitas di Sumatera Selatan. Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, Dekan FHISIP Universitas Terbuka Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si., dan para ketua ormas serta undangan lainnya.
AIPI, Mitra Kritis Pemerintah
Dalam sambutannya, Dr. Alfitra Salam menegaskan bahwa AIPI kini telah memiliki kepengurusan di 26 provinsi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya posisi AIPI sebagai “mitra kritis pemerintah” — organisasi yang mendukung pembangunan nasional, namun tetap berani memberikan kritik konstruktif demi memperkuat demokrasi.
“Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk karena kita terlalu menormalisasi kejahatan demokrasi. Politik uang dianggap hal biasa, padahal itu kejahatan serius,” tegas Alfitra dengan nada prihatin.
Menurutnya, pembenahan sistem pemilu harus menjadi prioritas nasional, agar pesta demokrasi berikutnya, khususnya tahun 2029, dapat berlangsung lebih jujur dan berintegritas.
“Semua perlu perubahan, termasuk regulasi pemilu. Kami sepakat, perlu modifikasi undang-undang agar kedaulatan rakyat tidak diacak-acak,” ujarnya.
AIPI Sumsel Diharapkan Jadi Penjaga Etika Politik Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Alfitra juga menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus baru AIPI Sumsel di bawah kepemimpinan Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si. sebagai Ketua. Ia berharap kepengurusan ini dapat menjadi mitra DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan politik yang beretika dan berpihak kepada rakyat.
“AIPI harus hadir memberikan solusi, termasuk dalam penyusunan peraturan etika di dalam konstitusi dan regulasi daerah,” tambahnya.
Sorotan: Korupsi Masih Jadi Penyakit Politik
Sementara itu, Ketua AIPI Sumsel Dr. Ade Indra Chaniago menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar di Sumsel saat ini adalah praktik korupsi yang menggerogoti hasil pembangunan.
“Kalau tidak kita hentikan, bagaimana kita bisa menikmati hasil pembangunan, sementara kekayaan daerah terus dikorupsi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa AIPI Sumsel akan berperan aktif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sekaligus memperkuat literasi politik masyarakat.
DPRD Sambut Kemitraan Akademik
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dalam sambutannya menyambut baik kerja sama strategis dengan AIPI. Menurutnya, kolaborasi dengan kalangan akademisi sangat penting untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih berbasis riset dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami membuka ruang bagi AIPI untuk memberi masukan terhadap setiap kebijakan politik daerah. Kolaborasi ini penting agar keputusan legislatif tidak hanya politis, tapi juga rasional dan etis,” katanya.
Politik di Era AI
Menariknya, diskusi publik bertema “Ilmu Politik di Era AI” yang digelar seusai pelantikan turut mengangkat fenomena penggunaan kecerdasan buatan dalam komunikasi politik, kampanye digital, dan pengambilan kebijakan publik.
Para peserta menyoroti bagaimana AI dapat menjadi peluang besar bagi transparansi, namun juga ancaman baru bagi etika dan integritas demokrasi jika tidak diatur dengan bijak.
Dengan semangat baru kepengurusan ini, AIPI Sumsel bertekad menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat sipil — memastikan bahwa politik tetap berakar pada moral, ilmu, dan nurani.
