Sehingga kita bisa mudah mengkomunikasikan, sebagai contoh apa yang terjadi misalnya di Jambi terkait dengan Gubernurnya yang sudah viral itu kan bagaimana kelanjutan dari kasus ini kita perlu mendapat informasi dari TPD nya," tuturnya.
Baca Juga: Silaturahim di Ponpes Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Siti Atiqoh Ganjar Pesan Ini
Untuk di Sumatera Selatan, sambung Ifdhal Kasim, sebetulnya pelanggarannya banyak juga terjadi pelanggaran administratif. Tapi TPD-nya masih mengumpulkan mendata lagi semua pelanggaran itu, yang nanti akan disampaikan ke Bawaslu.
"Jadi pelanggaran yang di Sumsel ini hampir sama dengan pelanggaran yang ada di tempat lainnya yaitu pelanggaran dalam bentuk pencopotan atau pemasangan APK di sembarangan tempat dan netralitas ASN nya.
Kemudian juga keterlibatan dari aparat desa itu hampir sama itu belum dilaporkan ke Bawaslu karena masih diproses nanti akan mereka laporkan ke Bawaslu. Kami minta Bawaslu memberikan sanksi untuk siapa saja yang melanggar," tegasnya.
Baca Juga: Program KTP Sakti: Inovasi Ganjar-Mahfud untuk Kesejahteraan Rakyat
"Harapan kami dengan bertemu dengan dan berdiskusi dengan teman TPD, baik provinsi Lampung Provinsi Jambi dan provinsi Sumsel, kita ke depan bisa lebih bekerja sama lebih efektif dan cepat menyampaikan kalau terjadi pelanggaran di Palembang misalnya bisa langsung menyampaikan ke kami.
Kalau misalnya pelanggarannya sangat kita nilai sangat serius dalam artinya ada keterlibatan ASN kita bisa membantu mengekspos di Jakarta. Jadi itu tidak hanya di Palembang ini harapan Kita bisa bekerja lebih efektif untuk mengumpulkan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk nanti pelanggaran pada saat pencoblosan dan pasca pencoblosan," pungkasnya