KetikPos.com - Dalam menghadapi momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepentingan pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan serta jasa.
Meski angka inflasi nasional pada Januari 2024 terkendali sebesar 2,57 persen, Tito memperingatkan bahwa kondisi di berbagai daerah masih bervariasi, menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi.
"Kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan berimbas kepada kenaikan permintaan atau demand atau tidak, karena sangat berpengaruh kecukupan suplai," ujar Tito, menekankan bahwa kecukupan pasokan menjadi faktor kritis.
Meski target inflasi pemerintah untuk tahun 2024 adalah 2,5 persen, Tito mengingatkan bahwa kondisi di setiap daerah dapat memberikan variasi pada inflasi, yang perlu diwaspadai.
Tito menyampaikan rasa syukur karena upaya pengendalian inflasi terbukti baik dari bulan ke bulan, dengan angka inflasi Desember 2023 ke Januari 2024 yang menurun dari 0,41 persen menjadi 0,04 persen.
Namun, ia menegaskan pentingnya melihat pencapaian pengendalian inflasi tidak hanya pada tingkat nasional, melainkan juga di tingkat daerah dengan variasi angka inflasi yang signifikan.
Meski ada daerah dengan angka inflasi di bawah rata-rata nasional, Tito memberi peringatan bahwa masih ada daerah dengan tingkat inflasi di atas rerata nasional.
Ia mendesak untuk mencari penyebab kenaikan inflasi di daerah-daerah yang masih tinggi dan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan pihak terkait untuk menemukan solusi yang sesuai.
Dalam konteks ini, Tito memaparkan beberapa komoditas yang masih menjadi penyumbang terbesar inflasi, seperti beras, jagung, bawang putih, dan gula pasir.
Pemerintah daerah diminta untuk mewaspadai perkembangan harga komoditas tersebut, dan setelah pemungutan suara Pemilu, dijadwalkan akan dilakukan rapat di tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari solusi dan intervensi terhadap harga komoditas.
Dengan judul yang menarik ini, menggambarkan peran Mendagri Tito Karnavian dalam menjaga stabilitas ekonomi menjelang Pemilu 2024, menjadikan pengendalian inflasi dan harga pangan sebagai fokus utama untuk mendukung kelancaran proses demokrasi.(***)