KetikPos.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) kini mengambil langkah proaktif dengan mendorong pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di seluruh daerah Indonesia.
Ini sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk menjadikan sektor pariwisata lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan.
Dalam episode terbaru "The Weekly Brief With Nia Niscaya", yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (16/4/2024), diskusi hangat mengenai manajemen krisis di sektor pariwisata mengemuka.
Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, dan Fadjar Hutomo, Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf, secara serius menyoroti urgensi kolaborasi lintas sektoral.
"Pariwisata bukanlah sekadar bisnis, tapi juga komitmen untuk menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan. Pembentukan MKK di daerah adalah langkah penting untuk memastikan kita siap menghadapi krisis," ungkap Fadjar Hutomo.
Bukan tanpa alasan, MKK diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat lokal.
Dalam situasi krisis, seperti lonjakan kunjungan saat libur lebaran, MKK dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk respons cepat.
"Koordinasi dan data adalah kunci. Melalui MKK, kita bisa memastikan semua pihak memiliki informasi yang sama dan dapat bergerak cepat dalam mengambil tindakan," tambah Florida Pardosi, Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf.
Dengan data menunjukkan tren lonjakan kunjungan yang signifikan, seperti di Pantai Pangandaran yang menyambut 20.223 pengunjung pada 12 April dengan tingkat okupansi hotel mencapai puncaknya di 95%, dan Pantai Menganti serta Borobudur di Jawa Tengah yang mencatat rekor kunjungan, tentu saja ada tantangan yang harus diatasi.
Namun, tidak semua cerita adalah tentang lonjakan kunjungan.
Ada juga tantangan infrastruktur seperti masalah parkir yang belum teratasi di beberapa destinasi, akses jalan yang kurang memadai, serta persoalan sampah saat terjadi lonjakan pengunjung.
"Kami percaya pada konsep pariwisata yang aman, selamat, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mencapai ini, kolaborasi antar semua pihak adalah kunci," tegas Fadjar.
Dengan demikian, peran pemerintah daerah menjadi semakin krusial. Kolaborasi dengan industri pariwisata dan masyarakat lokal adalah pondasi penting untuk memastikan bahwa lebaran 2024 menjadi momen yang aman, nyaman, dan tak terlupakan bagi semua wisatawan.(***)