KetikPos.com– Peluncuran Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumatera Selatan di Universitas Terbuka Palembang mencuri perhatian publik dengan misi utamanya: mengungkap lapisan-lapisan ilusi dalam politik citra yang semakin menguat di era media sosial.
Lembaga ini hadir sebagai penantang arus, membedah isu-isu politik yang kerap luput dari sorotan, seperti manipulasi citra dan biaya politik yang tinggi.
Dalam pidato pembukaannya, Dr. Meita Istianda mengkritisi kecenderungan politisi yang "menjual wajah" di media sosial tanpa diimbangi integritas nyata. “Politisi kini lihai menciptakan persona di media, tetapi kerap tergelincir dalam praktik manipulatif. Sementara itu, biaya politik yang mahal menutup peluang bagi calon pemimpin berkualitas,” jelas Dr. Meita.
Tak hanya peluncuran, PSKP juga menggelar bincang publik bertema "Dinamika Politik Lokal Menuju 27 November 2024" dengan mengundang tiga akademisi berpengaruh: Dr. Zulfikri Suleman dari Universitas Sriwijaya, Dr. Phil. Panji Anugrah Permana, dan Dr. Meita Istianda sendiri. Diskusi itu menyajikan pandangan tajam soal tantangan politik lokal, terutama di Sumatera Selatan, menuju Pilkada mendatang.
Dr. Ade Indra Chaniago, Direktur Eksekutif PSKP, mengungkapkan bahwa lembaga ini bukan sekadar pusat riset, tetapi juga wadah rekomendasi konkret untuk mengatasi masalah-masalah kronis dalam politik Indonesia, seperti korupsi dan politik dinasti. “PSKP hadir untuk menawarkan solusi dan mereformasi kualitas demokrasi yang masih berkelindan dengan masalah-masalah klasik,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Dr. Zulfikri Suleman menggambarkan wajah kekuasaan yang berlawanan, yang bisa membawa kebaikan sekaligus menjadi ancaman bagi integritas demokrasi. “Saat kekuasaan lebih banyak disalahgunakan, publik akan semakin kehilangan kepercayaan pada proses politik,” kata Zulfikri.
Dr. Panji Anugrah Permana pun menyoroti lemahnya standar kompetensi bagi calon pemimpin daerah di era terbuka ini. “Alih-alih meningkat, kompetensi pemimpin justru tak banyak berubah dibandingkan Orde Baru. Banyak yang tampil, tapi kapasitasnya minim,” sindir Panji, menekankan bahwa PSKP harus menjadi agen perubahan.
Dengan peluncuran PSKP, Sumatera Selatan kini memiliki pilar baru untuk menguatkan integritas politik dan membentuk demokrasi yang lebih bermakna. Melalui kajian faktual dan rekomendasi berbasis akademis, PSKP siap menjawab tantangan demokrasi dan menjadi motor penggerak perubahan menuju sistem politik yang lebih transparan dan berkualitas.