KetikPos.com, Jakarta--Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil dengan gaya berbeda dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Selasa (30/9/2025). Bukan hanya janji melunasi tunggakan kompensasi Rp55 triliun kepada BUMN, ia juga melontarkan pesan keras: “Negara bayar, tapi jangan rugi terus!”
Pernyataan itu seolah menegaskan dua sisi kepemimpinannya: menuntaskan kewajiban negara di satu sisi, namun juga menuntut kinerja sehat dari perusahaan pelat merah di sisi lain.
Janji Lunasi Rp55 Triliun Oktober Ini
Purbaya mengakui pemerintah masih memiliki tunggakan pembayaran kompensasi kepada sejumlah BUMN, terutama PLN dan Pertamina, untuk kuartal I–II 2025. Nilainya tak main-main, mencapai Rp55 triliun.
“Bulan depan harus sudah beres. Saya janji ada aturan baru supaya pembayaran bisa tepat waktu, tidak molor lagi seperti sekarang,” tegasnya.
Ia menyebut keterlambatan selama ini lebih karena proses audit BPKP yang makan waktu hingga tiga bulan. Namun, ia memastikan mekanisme baru akan mempercepat pencairan agar cash flow BUMN tidak terganggu.
Bantah Tunggakan 2024
Di forum yang sama, Purbaya membantah isu bahwa pemerintah belum membayar subsidi dan kompensasi tahun 2024.
“Subsidi tahun 2024 sudah lunas semua, termasuk kompensasi. Pembayaran terakhir itu Juni kemarin ke Pertamina dan PLN,” ucapnya.
Kalau masih ada perbedaan data, menurutnya itu hanya soal administrasi dan bisa langsung dikonfirmasi ke Kemenkeu.
Subsidi: Penting tapi Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Dalam pandangan Purbaya, subsidi memang vital untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Tanpa subsidi, sebagian masyarakat tidak akan merasakan pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan: “Kalau salah sasaran, subsidi justru memperburuk keadaan.” Karena itu, BUMN diminta lebih hati-hati agar dana negara benar-benar tepat guna.
Gaya Baru: Sidak Mendadak ke Bank BUMN
Menariknya, Menkeu pengganti Sri Mulyani ini juga memamerkan gaya kepemimpinan barunya. Ia mengaku kini gemar melakukan sidak acak ke bank-bank BUMN.
“Saya muter-muter secara acak, biar mereka kapok! Jangan main-main dengan dana pemerintah,” ucap Purbaya sembari tersenyum.
Dua hal jadi fokusnya:
Dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank Himbara harus benar-benar tersalurkan ke kredit produktif.
Bank dilarang menimbun dolar AS demi spekulasi yang bisa melemahkan rupiah.
“Sejauh ini mereka comply, cukup bagus. Tapi saya akan cek terus secara random,” tambahnya.
Rp200 Triliun Dana Negara di Bank Himbara
Seperti diketahui, sejak 12 September 2025 pemerintah menempatkan Rp200 triliun di lima bank BUMN. Dana itu dipindahkan dari Bank Indonesia sesuai Keputusan Menkeu Nomor 276/2025.
Rinciannya: BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Dana jumbo ini diharapkan jadi amunisi untuk percepatan penyaluran kredit produktif di tengah pemulihan ekonomi.
Dengan kombinasi janji lunasi utang, gebrakan sidak, hingga teguran agar BUMN tak rugi terus, gaya Purbaya terlihat berbeda dari pendahulunya. Ia ingin fiskal tidak hanya berhenti di angka laporan, tapi benar-benar “turun ke jalan” dan terasa dampaknya.