KetikPos.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Sumatera Selatan, H. Comsu, terpilih menjadi salah satu dari lima anggota Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo hasil Kongres III Projo.
Tim Formatur tersebut diberi mandat untuk menyusun struktur kepengurusan DPP Projo periode mendatang.
Dari total 38 Ketua DPD Projo se-Indonesia yang hadir, H. Comsu menjadi salah satu figur daerah yang dipercaya oleh peserta kongres untuk ikut menentukan arah dan komposisi kepengurusan baru.
Baca Juga: Comsu: Projo Harus Jadi Kekuatan Politik, Bukan Sekadar Relawan
Keputusan itu dinilai sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi dan loyalitas Projo Sumsel dalam menjaga garis perjuangan organisasi sejak awal berdiri.
"Amanah ini bukan sekadar kehormatan, tapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan Projo tetap solid dan relevan dalam mengawal pemerintahan serta melanjutkan visi besar Presiden Jokowi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar H. Comsu saat dikonfirmasi, Senin (3/11).
Menurut H. Comsu, Kongres III Projo bukan hanya momentum regenerasi kepemimpinan, tetapi juga konsolidasi arah perjuangan politik relawan yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan pendukung Jokowi. Ia menegaskan, Projo harus tetap menjadi kekuatan moral dan sosial politik yang berpihak kepada rakyat.
“Kami akan memastikan kepengurusan baru DPP Projo nantinya diisi oleh figur-figur yang berintegritas, punya komitmen kerakyatan, dan siap bekerja nyata di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga: Comsu: Transformasi Logo Projo Tanda Kedewasaan Politik Relawan Jokowi
H. Comsu juga menyampaikan bahwa DPD Projo Sumsel akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam mengawal kebijakan pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Arah perjuangan Jokowi harus tetap diteruskan. Semangat keberlanjutan itu menjadi kunci agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” tambahnya.
Dengan masuknya H. Comsu ke dalam Tim Formatur, posisi Sumatera Selatan dipandang strategis dalam peta politik internal Projo.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa suara daerah mendapat ruang penting dalam proses penyusunan kepengurusan nasional. ***