KetikPos.com, Depok – Suasana FISIP Universitas Indonesia, Kamis (20/11/2025), mendadak terasa seperti pusat gravitasi baru ilmu politik di Indonesia. Para ketua program studi, akademisi senior, dan pengurus asosiasi dari berbagai penjuru negeri berkumpul dalam satu momentum penting: Pelantikan Pengurus Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) periode 2025–2028, rapat kerja nasional, kuliah umum, dan sosialisasi Lamspak.
Mengusung tema “Bergerak Bersama Membangun APSIPOL yang Lebih Maju dan Berdampak”, kegiatan ini tidak sekadar seremonial pergantian kepengurusan. Ia menjadi ruang refleksi dan penegasan kembali posisi Ilmu Politik sebagai disiplin yang harus terus relevan, responsif, dan berakar pada kebutuhan bangsa.
Ilmu Politik Bukan Lagi “Ilmu Aneh”: 50 Tahun Perkembangan yang Tak Terbantahkan
Dalam kuliah umum, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, menampilkan perjalanan panjang perkembangan Ilmu Politik di Indonesia. Angkanya mencolok: dari hanya 3 Prodi S1 pada 1982, kini telah berdiri 54 prodi S1, 17 prodi S2, dan 6 prodi S3.
“Ilmu politik kini tak lagi dianggap ilmu yang asing,” ujar Maswadi. “Namun perkembangan kuantitatif ini harus diimbangi kurikulum yang benar-benar mencerminkan ilmu politik.”
Pesan itu menjadi semacam pengingat halus bahwa disiplin ini tak boleh larut dalam euforia pertumbuhan tanpa memperkuat pondasi ilmiahnya.
Caroline Paskarina: Tiga Mandat Besar APSIPOL
Prof. Dr. Caroline Paskarina, Ketua Dewan Penasehat APSIPOL, menekankan bahwa pelantikan ini adalah momentum konsolidasi.
Ia menegaskan tiga mandat besar APSIPOL:
Memperkokoh fondasi keilmuan Ilmu Politik melalui standar akademik dan kolaborasi antarinstitusi.
Meningkatkan kapasitas SDM politik, dari metodologi hingga profesionalitas.
Menghubungkan Ilmu Politik dengan pembangunan nasional, dari demokrasi hingga tata kelola pemerintahan.
“APSIPOL harus menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat,” ujar Caroline. Pesan yang secara halus menantang: Ilmu Politik harus turun dari menara gading.