Ketikpos -- Mahkamah Konstitusi (MK) belum secara resmi memutuskan sistim Pemilu menjadi proporsional tertutup atau terbuka. Namun, jelang Pemilu 2024 sepertinya menyiapkan banyak bom waktu yang menunggu ledakan-ledakan politik.
Sebanyak delapan partai sudah bersiap melakukan penolakan dan perlawanan terhadap proporsional tertutup yang diusung oleh PDI Perjuangan yang mengklaim dirinya sebagai
penguasa.
Hal ini disampaikan Binbin Firman Trisnadi, pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) kepada dalam sebuah forum memperingati 25 Tahun Reformasi di Jakarta, Rabu (31/5).
"Padahal apapun putusan MK nantinya, sistim Pemilu tersebut hanya mengabdi pada kepentingan elit politik, bukan kepentingan rakyat. Karena dalam sistim politik yang ada saat ini, partisipasi rakyat dalam politik dalam 5 tahun hanya kurang lebih 15 menit dalam bilik suara memilih wakilnya, partai pilihan, kepala daerah dan presidennya tanpa manfaat langsung. Dilain pihak mereka yang terpilih akan 5 tahun mengatur kebijakan politik di legislatif tanpa keterlibatan rakyat," katanya.
"Apapun pilihannya MK, Pemilu ini hanya untuk kepentingan elit politik, bukan kepentingan rakyat. Kita semua ada didalam kubangan yang sama tapi yang untung tetap elit politik di legilatif dan eksekutif. Rakyat sih cuma dapat bau busuknya. Atau malah rakyat dikorbankan," ujarnya.
Ia menjelaskan, jadi Pemilu 2024 hanyalah jalan elit politik bisa berkuasa di DPR atau pemerintahan selama 5 tahun. Semua ongkos nantinya akan tertutup bahkan untung besar selama 5 tahun berkuasa.
Partai Prima menurutnya sangat menakutkan bagi elit dan partai politik mapan. Kalau dulu dengan nama PRD ditakuti oleh partai berkuasa saat itu dan Orde Baru Soeharto yang akhirnya tumbang juga ditahun 1998.
"Saat ini sebagai Partai Prima, dijegal berkali-kali agar tidak bisa ikut dalam Pemilu karena sangat menakutkan bagi partai yang mengklain berkuasa hari ini. Karena elit politiknya tahu persis Partai Prima yang didukung oleh rakyat biasa dan anak muda dari desa sampai kota akan merugikan kepentingan mereka. Karena lewat Partai Primalah rakyat akan menuntut dan mengambil alih hak-haknya yang dirampas selama ini," ujarnya.
"Jadi demokrasi bagi elit politik tidak boleh menyertakan partainya rakyat biasa. Legislatif dan pemerintahan tidak boleh diisi oleh rakyat yang
akan menuntut hak-haknya," ujarnya.
Anehnya, menurut Binbin, para ahli hukum dan mereka yang mengklaim pembela demokrasi yang menjadi pendukung KPU tutup mata terhadap pemberangusan hak-hak sipil rakyat yang bergabung di dalam Partai Prima.
Pada saat PN Jakarta Pusat mengembalikan hak Partai Prima dengan putusan pengadilan, elit
politik menggeliat menggunakan KPU menolak sampai di pengadilan tinggi.
"Secara tidak sadar mereka telanjang dihadapan rakyat menciderai demokrasi yang mereka
junjung dan menjadi bom waktu menjelang pemilu 2024. Rakyat punya batas kesabaran dan mencatat siapa saja mereka," ujarnya.
Untuk itu, demi kelangsungan bangsa ini dan semua pembangunan pesat yang sedang membawa rakyat menuju masyarakat adil makmur, Presiden Jokowi harus segera bersiap antisipatif. Karena ada kepentingan barat dan kaki tangannya yang tetap ingin berkuasa atau menghancurkan Indonesia.