Sementara itu, Sukma Hidayat dalam orasinya mendesak PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk segera memecat kasat POL PP Provinsi Sumsel.
Baca Juga: Ini Korban Kekerasan Pol PP saat Demo di Kantor Gubernur Sumsel
"Karena Kasat Pol PP Sumsel dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan telah melanggar hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat di muka umum,"terang Sukma.
Hal yang serupa di sampaikan Rubi Indiarta dalam orasinya juga mendesak PJ Gubernur Sumsel untuk memecat Kasat Pol PP Sumsel.
Baca Juga: Aktivis Berseteru dengan Komandan Pol PP Sumsel, Ternyata ini Penyebabnya
"Karena yang diduga telah melakukan arogansi, provokasi, kebrutalan, dan dan penggiringan opini yang tidak benar serta pembohongan publik dalam peristiwa insiden unjuk rasa pada tanggal 12 Oktober 2023,"kata dia.
Hal yang sama juga di utarakan seperti Rahmat Sandi, Fadrianto, TH.,SH dan Des Lefri dan sejumlah aktivis lainnya yang mendesakPJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk segera memecat dan menganti kasat POL PP Provinsi Sumsel.
"Kami mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada kemendagri agar segera memecat Kasat Pol PP Sumsel,"tegas mereka dalam orasinya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Kesejahteraan Setda Provinsi Sumsel, Kurniawan saat menemui para pendemo menyampaikan petisi ini telah diterima dan akan di sampaikan ke PJ Gubernur Sumsel.
"Petisi ini akan kami sampaikan ke atas dan PJ Gubenur Sumsel akan menjadwalkan pertemuan dengan para rekan-rekan dalam waktu dekat ini,"tandasnya. (DN)