"Ini bukan hanya soal hak kepemilikan, ini soal keadilan. Warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yang artinya mereka adalah pemilik sah tanah tersebut.
Jika PT KAI mengklaim tanah ini milik mereka, mereka harus membuktikan dasar hukumnya. Tidak bisa hanya sekadar memasang pagar dan mengusir warga begitu saja," tegas Dedi Irawan.
Lebih lanjut, Sigit Muhaimin menambahkan bahwa tindakan PT KAI tidak hanya merugikan warga secara materiil, tetapi juga secara sosial dan psikologis.
"Bayangkan bagaimana perasaan warga yang tiba-tiba kehilangan akses ke rumah atau lahan mereka sendiri? Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah ini, ada usaha kecil yang sekarang terancam tutup. Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi!" ujarnya.
Muhammad Miftahudin menambahkan bahwa PT KAI sempat mengklaim telah memberikan ganti rugi kepada warga melalui seorang pengacara mereka.
Namun, hingga saat ini, tidak ada satu pun warga yang mengaku menerima kompensasi tersebut.
"Kami sudah meminta bukti pembayaran ganti rugi yang diklaim PT KAI, tetapi mereka tidak bisa menunjukkannya. Ini jelas mencurigakan! Kami akan terus mengawal kasus ini dan siap membawa masalah ini ke jalur hukum jika tidak ada penyelesaian yang adil," tegasnya.
Menanti Respons dari Walikota Palembang
Hingga berita ini diturunkan, pihak Walikota Palembang belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga. Para pengunjuk rasa berharap pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum semakin memanas.
Menurut warga, Walikota Palembang memiliki kewajiban untuk membela rakyatnya, terutama ketika mereka menghadapi ketidakadilan.
"Kami sudah melapor ke berbagai pihak, tapi seolah-olah masalah ini dibiarkan begitu saja. Kami ingin Pak Walikota turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri bagaimana kondisi kami!" seru seorang warga yang berharap pemerintah tidak tinggal diam.
Aksi Akan Terus Berlanjut
Unjuk rasa yang berlangsung hari ini berjalan damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Namun, warga menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai hak mereka dikembalikan.
"Kalau perlu, kami akan terus turun ke jalan! Kami akan datang lagi dan lagi sampai ada kejelasan. Tanah kami bukan tanah sengketa, ini hak kami!" ujar salah satu warga dengan suara lantang.
Dengan semakin banyaknya kasus sengketa tanah yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat kecil, apakah warga Kemang Agung akan mendapatkan keadilan? Atau akankah mereka menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak pada rakyat?