KetikPos.com — Komisi III DPRD Kota Palembang menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam Rapat Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun 2024 yang digelar di ruang Komisi III DPRD, Selasa (22/4).
Dalam rapat tersebut, Komisi III memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, seperti Dinas PU Perkimtan, Dinas PUPR, Dinas Perencanaan Pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Bagian Administrasi dan Umum Setda Palembang.
Baca Juga: Komisi III DPRD Palembang Desak Evaluasi Keselamatan Transportasi Sungai Musi
Ketua Komisi III, Rubi Indiarta, SH, menjelaskan bahwa evaluasi LKPJ ini menjadi momentum penting untuk mengkritisi dan memperbaiki kebijakan pembangunan kota, khususnya dalam hal tata kota dan infrastruktur yang belum optimal.
“Hasil rapat ini akan kami simpulkan dan sampaikan dalam sidang paripurna. Isu yang kami soroti antara lain lampu jalan yang tak berfungsi, jalan-jalan yang rusak, hingga praktik pungli di lapangan,” ujar Rubi Indiarta usai rapat.
Baca Juga: Diduga Belum Kantongi Izin Gerai Toko Miring Disidak Komisi III DPRD Kota Palembang
Isu banjir kembali menjadi perhatian serius. Menurut Rubi, kondisi banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik di Palembang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat perizinan pembangunan yang tidak terkendali di masa lalu.
“Banjir ini salah satunya adalah dampak dari pemberian izin yang brutal, tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Kami tidak mencari kambing hitam, tapi ke depan, Pemkot harus lebih selektif dan tegas dalam pengeluaran izin,” tegasnya.
Baca Juga: Komisi III DPRD Palembang Kembali Rekomendasikan Tindakan Tegas terhadap Parkside's Hotel
Ia juga menyoroti kurangnya ruang terbuka hijau, kolam retensi, serta buruknya sistem drainase sebagai penyebab semakin parahnya banjir. Menurutnya, perbaikan tata kota dan pemulihan fungsi ekologis harus segera menjadi prioritas pemerintah.
“Permasalahan ini sudah kami sampaikan dalam paripurna sebelumnya, dan akan terus kami kawal. Tata kota yang buruk akan memengaruhi kualitas hidup warga. Maka, pembenahan infrastruktur dan perencanaan kota yang berkelanjutan menjadi catatan utama kami,” tutup Rubi.***