Ke-2, konsumsi TTD remaja putri, sudah 36 dari 38 provinsi telah melebihi target 12,5% pada kuartal 1 2023 yaitu rata-rata 57%. Dua provinsi lainnya masih harus mengejar target 12,5% antara lain Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Ke-3, pemeriksaan kehamilan (ANC) ditargetkan mencapai 20%. Namun dari 38 provinsi hanya Banten dan DKI Jakarta yang telah mencapai target tersebut yakni Banten 20,45% dan DKI Jakarta 20,13%. Intervensi pemeriksaan kehamilan ini dilakukan minimal 6 kali di fasilitas kesehatan.
Ke-4, ibu hamil mengkonsumsi TTD. Ada 37 provinsi selain Papua Barat Daya sudah mencapai target 20% kuartal 1 2023. Saat ini ibu hamil mengkonsumsi TTD di Papua Barat Daya baru mencapai 16,89%.
Ke-5, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK. Ada 18 provinsi telah melebihi target 87,5% pada Kuartal 1 2023. Dikatakan Dirjen Maria, PMT bagi ibu hamil KEK sangat penting untuk mencegah lahirnya anak-anak dengan BBLR rendah.
“Ini mohon untuk propinsi dan kabupaten-kabupaten yang belum mencapai target segera melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Dirjen Maria.
Ke-6, pemantauan pertumbuhan Balita. Ada 14 provinsi telah melebihi target 80% pada kuartal 1 2023.
Ke-7, ASI eksklusif. Baru 7 provinsi yang telah mencapai target 75% kuartal 1 2023, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bali, Lampung, dan Yogyakarta.
Ke-8, anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP-ASI. Capaian MP-ASI ini mulai dilaporkan pada kuartal 3 2023.
Ke-9, Balita gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi. Ada 8 provinsi yang telah yang telah melebihi target 85%.
Ke-10, terkait imunisasi dasar lengkap. Semua provinsi belum mencapai target 22,5% kuartal 1 2023.
Ke-11, adalah desa dan kelurahan stop BABS. Ada 10 provinsi telah melebihi target 80% kuartal 1 2023. Ada juga dua provinsi berhasil mencapai angka 100% bebas dari BABS yaitu Jogja dan NTB.
“Saya harap nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, terutama kabupaten-kabupaten yang belum mencapai target, dapat dikomunikasikan dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) baik di kabupaten maupun provinsi, dan jika dibutuhkan dari pusat juga bisa disampaikan kepada kami,” tutur Dirjen Maria.(***)