Menurut pandangan UNESCO, langkah cepat harus dilakukan karena ada kekhawatiran yang berkembang tentang alat komunikasi digital telah menjadi platform digital yang menyebarkan konten berbahaya, dengan dampak signifikan pada dinamika konflik dan perdamaian.
Ana Lomatadze pun berharap, ada peningkatan kualitas literasi otoritas atau kebijakan pemerintah dan perusahaan media untuk melakukan percontohan penggunaan media sosial yang baik dan berdampak positif. “Melalui regulasi digital itu, akan dapat menghasilkan penggunaan media sosial yang bijak,” katanya.
Data UNESCO juga mengungkapkan sedikitnya 60 persen dari satu juta pengguna internet di seluruh dunia dikhawatirkan misinformasi. Kemudian sekitar 20 persen dari 100 kasus disinformasi adalah terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu).
Oleh karenanya, UNESCO menilai pentingnya meningkatkan transparansi dalam memoderasi konten, informasi kepada masyarakat tentang seluruh proses moderasi konten dan meningkatkan efektivitas pengaturan konten daring ilegal dan berbahaya.
KTT AMS 2023 di Bali yang digelar pada 22 hingga 25 Mei 2023, dihadiri oleh lebih dari 300 delegasi dari berbagai media se-Asia Pasifik. Peserta delegasi berasal dari beragam profesi, seperti anggota parlemen, CEO, dan pembuat keputusan dari berbagai belahan dunia datang menghadiri konferensi tahunan ini.
Konferensi juga mengundang para pembuat keputusan, profesional media, cendekiawan, dan pemangku kepentingan berita dan program dari negara-negara Asia, Pasifik, Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Para delegasi tersebut mengikuti sejumlah pertemuan diskusi dengan berbagai tema, di antaranya pendekatan teknologi media penyiaran baru, dasar-dasar penyiaran digital, dan dasar-dasar rekayasa di era otomasi.
Ajang KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik 2023 mengusung tema Media Enhancing Economic Sustainability atau peran media meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Tema ini berkaitan dengan peran media dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Indonesia.go.id (***)
