KetikPos.com -- Saat pemilihan umum semakin dekat, tontonan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengedukasi menjadi pilihan yang semakin diminati.
Salah satu film dokumenter yang menjadi sorotan adalah "Dirty Vote", sebuah karya yang disutradarai oleh Dandhy Laksono.
Film ini tidak hanya menawarkan hiburan semata, tetapi juga mengajak penonton untuk merenungkan beragam isu terkait proses demokrasi dan pemilihan umum.
Menurut sutradara "Dirty Vote", Dandhy Laksono, film ini diharapkan menjadi tontonan yang reflektif saat memasuki masa tenang pemilu.
Harapannya, tiga hari menjelang pemilihan, film ini akan mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta memicu berbagai diskusi yang mendalam.
Dandhy berpesan bahwa pada saat ini, penting bagi setiap warga negara untuk menonton film ini sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan.
"Dirty Vote" merupakan film dokumenter keempat yang disutradarai oleh Dandhy Laksono, yang kali ini mengambil momentum dari perhelatan pemilu.
Sebelumnya, Dandhy telah sukses merilis berbagai film dokumenter yang membahas isu-isu sosial dan politik di Indonesia.
Namun, "Dirty Vote" memiliki ciri khas tersendiri karena melibatkan kolaborasi lintas Civil Society Organization (CSO), dengan partisipasi 20 lembaga dari berbagai latar belakang.
Menurut Joni Aswira, Ketua Umum SIEJ sekaligus produser film ini, "Dirty Vote" merupakan hasil dari riset mendalam tentang kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil.
Dana produksi film ini terkumpul melalui crowd funding dan sumbangan dari individu serta lembaga, sehingga film ini benar-benar merupakan hasil kerja kolaboratif dan dukungan masyarakat.
Tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, menjadi pemeran utama dalam film ini.
Mereka memberikan penjelasan dan analisis mendalam mengenai berbagai bentuk kecurangan pemilu, serta dampaknya terhadap tatanan demokrasi.
Film ini bukan hanya sekadar dokumenter, tetapi juga sebuah rekaman sejarah tentang perjuangan demokrasi di Indonesia.