Ada efisiensi di beberapa sektor, namun di saat bersamaan, pajak yang dibebankan kepada masyarakat justru semakin besar. Ini memunculkan spekulasi bahwa kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja,” ungkapnya.
Ketidakjelasan dalam transparansi anggaran ini kemudian menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Sadghuru Memilih Bali: Pulau Spiritual yang Menyentuh Jiwa Guru Besar Yoga
Banyak yang merasa bahwa masa depan di dalam negeri semakin tidak menentu, sehingga mulai mempertimbangkan opsi untuk mencari peluang di luar negeri.
“Masyarakat ingin tahu ke mana aliran dana itu digunakan. Jika efisiensi dilakukan, maka harus ada kejelasan peruntukannya. Tanpa transparansi, wajar jika sebagian orang merasa lebih baik mencari peluang hidup di luar negeri,” tambahnya.
Peran Pemerintah dalam Meredam Kegelisahan Publik
Di tengah derasnya narasi “Kabur Aja Dulu,” Prof. Bagong menilai bahwa pemerintah harus melihat tren ini sebagai kritik konstruktif, bukan sekadar keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia.
Ia menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredam kegelisahan publik, salah satunya melalui reshuffle kabinet guna memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif.
Baca Juga: Unsri Kukuhkan 2 Guru Besar Fakultas Pertanian
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang transparan dan menyusun strategi kontra-narasi yang lebih menenangkan.
“Pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap kritik. Jika ada kegundahan publik, maka harus segera dijawab dengan langkah nyata. Misalnya, dengan reshuffle kabinet untuk memastikan pemerintahan lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar keresahan ini tidak semakin meluas,” pungkasnya.
Sebagai refleksi, tren “Kabur Aja Dulu” bukan hanya sekadar ajakan untuk meninggalkan Indonesia, tetapi juga alarm bagi pemerintah agar lebih responsif dalam menangani ketidakpuasan publik.
Apakah narasi ini akan semakin menguat atau mereda, sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat ke depan.****