Ketikpos.com — Di tengah situasi bangsa yang dinilai kian terpuruk setelah 80 tahun merdeka, tiga kekuatan rakyat—Front Perjuangan Pembebasan TNI (FPP TNI), Petisi-100, dan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII)—resmi merilis pernyataan sikap keras. Mereka menuding Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah “kehilangan jati diri” dan kini terjajah oleh praktik State-Corporate Crimes (SCC).
Koalisi ini menyebut bahwa oligarki telah menguasai sumber daya alam, kebijakan publik, hingga institusi negara. Rakyat, yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan, justru tersisih dari panggung politik dan ekonomi.
Jokowi dan Bayang-Bayang Oligarki
Dalam pernyataan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi figur utama yang disalahkan. Mereka menuding Jokowi:
Membuat kebijakan otoriter, anti-demokrasi, sarat KKN, dan anarkis terhadap konstitusi.
Melanggengkan oligarki melalui regulasi yang merampas SDA rakyat.
Disebut masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP.
Namun kritik tidak berhenti pada Jokowi. Prabowo, yang kini menjabat presiden, dinilai hanya melanjutkan agenda pro-oligarki pendahulunya. Alih-alih memperbaiki keadaan, janji reformasi dianggap “retorika kosong”.
Kemarahan rakyat semakin meluap setelah gugurnya Affan Kurniawan, seorang demonstran, akibat tindakan represif aparat. Peristiwa ini disebut sebagai bukti bahwa rezim baru masih menggunakan cara lama: kekerasan untuk membungkam protes.
Sepuluh Tuntutan Rakyat
FPP TNI, Petisi-100, dan MPUII menegaskan sepuluh tuntutan yang mereka sebut sebagai jalan pemulihan kedaulatan rakyat:
Memulihkan ekonomi rakyat serta menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Memecat Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan menggantikannya dengan sosok kredibel dan berintegritas.
Mereshuffle kabinet dengan menyingkirkan menteri titipan Jokowi yang dianggap pro-oligarki dan terlibat KKN.