KetikPos.com - Pengamat sosial dan politik Sumatera Selatan (Sumsel), Dr (C) Ade Indra Chaniago, M.Si. menyampaikan apreasi atas kinerja Pejabat (PJ) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni yang telah berhasil menekan tingkat kemiskinan di Sumsel hingga nol persen.
"Patut saya apreasi kinerja PJ Gubernur Sumsel di bawah kepemimpinan Bapak Agus Fatoni, terutama terkait dengan capaian nol persen angka kemiskinan di Sumsel. Hal tersebut disampaikan pada saat kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat Kepala Daerah pekan lalu di Itjen Kemendagri," kata Ade kepada wartawan, Rabu (10/04/24).
Menurut kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, bahwa keberhasilan ini merupakan kinerja luar biasa. Karena hanya dalam kurun waktu lebih kurang enam bulan terhitung sejak pelantikannya sebagai PJ Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mampu merubah angka kemiskinan secara fantastis.
"Karena kita ketahui bersama, sebelum kepemimpinan Agus Fatoni, Sumsel pernah masuk dalam daftar peringkat 10 besar Provinsi termiskin di Indonesia, bahkan di pulau Sumatera hanya sedikit lebih baik dari provinsi Aceh dan Bengkulu," ujar pria yang juga berprofesi sebagai Dosen ilmu politik di STISIPOL Candradimuka Palembang.
Lebih lanjut, Ade menjelaskan angka kemiskinan di Sumsel pada tahun 2020 hingga mencapai angka 12,98 persen, yang menjadikan Sumsel masuk dalam peringkat 10 besar tingkat kemiskinannya. Namun, dengan kepemimpinan PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni, angka tersebut berhasil ditekan menjadi nol persen.
"Prestasi yang fantastis ini bukan hanya membanggakan bagi masyarakat Sumatera Selatan, tetapi juga sudah seharusnya menginspirasi kepada seluruh provinsi di Republik ini untuk meneladani langkah-langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Sumsel. Untuk itu saya menghimbau seluruh Pj Kepala Daerah untuk datang dan belajar ke Sumsel" jelas sosok Aktivis 98 ini.
Kata Ade, capaian ini tidak hanya merupakan pencapaian semata, tetapi juga sebuah tonggak sejarah dalam mewujudkan impian dan cita-cita para pendiri bangsa.
Karena dengan kesuksesan ini, ade berharap agar program jaring pengaman sosial- seperti penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) lainnya untuk segera dihentikan dan dialihkan ke provinsi-provinsi lain yang lebih membutuhkan, sebagai upaya untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
"Saya juga berharap agar para penerima manfaat dari jaring pengaman sosial selama ini, baik yang berupa PKH maupun Bansos lainnya agar dapat segera dialihkan ke provinsi lain yang tentunya lebih dan sangat membutuhkan," harap dia. (**)
